REPUBLIKA.CO.ID,TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yakin rencana perdamaian Timur Tengah yang disusun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan berpihak pada kepentingan Israel. Dalam rencana tersebut tercakup pula solusi untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
"Saya akan ke Washington untuk menghadap Presiden Amerika yang mengajukan rencana yang saya yakin akan memajukan kepentingan kita yang paling vital," kata Netanyahu sebelum bertolak ke Washington pada Ahad (26/1) dikutip Jerusalem Post.
Netanyahu mengungkapkan selama tiga tahun terakhir dia telah berkali-kali menjalin pembicaraan dengan Trump. Menurutnya, Trump dan timnya merupakan rekan baik Israel. "Saya bertemu Presiden Trump besok (Senin, 27 Januari) dan pada hari Selasa bersama dengannya, kami akan membuat sejarah," ujar Netanyahu.
Berikut fakta seputar rencana perdamaian Timur Tengah yang disiapkan pemerintahan Trump:
1. Waktu Pengumuman
Trump mengatakan rencana perdamaian Timur Tengah yang telah cukup lama ditunda pengumumannya, kemungkinan akan dirilis pada Selasa (28/1). "Ini rencana besar. Ini rencana yang benar-benar akan berhasil," kata dia.
2. Isi Rencana
Rencana perdamaian Timur Tengah yang disusun pemerintahan Trump disebut memiliki puluhan halaman. Penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner menyebut di dalamnya tak ada frasa "solusi dua negara" untuk konflik Israel-Palestina.
3. Ditolak Palestina
Palestina telah menolak rencana perdamaian Timur Tengah atau dikenal dengan istilah "Deal of the Century (Kesepakatan Abad Ini)". Menurutnya, rencana itu kemungkinan besar bias dan membela kepentingan politik Israel. Hal itu didasarkan pada kebijakan-kebijakan yang telah diambil Trump, seperti mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan tak lagi menganggap ilegal permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
4. Ekonomi
Pada Juni 2019, AS menggelar konferensi ekonomi bertajuk Peace for Prosperity di Manama, Bahrain. Dalam kegiatan itu, penasihat senior Jared Kushner mengusulkan penghimpunan dana investasi sebesar 50 miliar dolar. Dana tersebut dianggap dapat meningkatkan perekonomian Palestina dan negara tetangganya yakni Yordania, Mesir, dan Lebanon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika