REPUBLIKA.CO.ID, AUCKLAND -- Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern mengumumkan bahwa negaranya akan mengadakan pemilihan umum pada 19 September mendatang. Hasil pesta demokrasi di sana nantinya akan menguji apakah ketenaran PM Ardern di dunia internasional setara dengan ketenarannya di dalam negeri.
Koalisi pimpinan-kiri Partai Buruh Ardern berkuasa pada 2017. Kini ia mencari masa jabatan kedua. Pemilu akan dilangsungkan pada 19 September 2020 atau dua bulan sebelum tenggat pemilu yang akan mengakhiri masa jabatan Ardern.
"Saya akan meminta warga Selandia Baru terus mendukung kepemimpinan saya dan arah pemerintah saat ini yang didasarkan pada stabilitas, ekonomi yang kuat, dan kemajuan pada tantangan jangka panjang yang dihadapi Selandia Baru," kata Ardern pada konferensi pers Selasa (28/1) seperti dikutip Aljazirah, Selasa.
Pada 2017, Ardern meraih kemenangan mengejutkan setelah kampanye dia yang berfokus pada pesan positif dan terhubung langsung dengan pemilih. Pemimpin berusia 39 tahun itu sejak 2017 telah menoreh pujian secara global atas pandangannya tentang isu-isu seperti hak-hak perempuan, perubahan iklim, dan keanekaragaman.
Dia juga menjadi seorang ibu saat berada di kantor pemerintahan. Terbaru, dia sangat dipuji secara luas atas tanggapan sensitifnya terhadap serangan masjid Christchurch tahun lalu yang menyebabkan pengetatan cepat dalam hukum senjata.
Pekan lalu Ardern mengatakan bahwa partainya akan melakukan kampanye pemilihan 2020. Jargon kampanyenya adalah "tanpa henti positif" lagi, yang mengumumkan partainya telah mendaftar ke aplikasi transparansi iklan Facebook untuk melawan informasi yang salah atau hoaks.
Kendati demikian, pemerintahannya juga menghadapi masalah-masalah termasuk di bidang perumahan, kemiskinan perkotaan, imigrasi, pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Semuanya diharapkan menjadi perhatian utama pada pemilihan nanti. Dua jajak pendapat pada Oktober tahun lalu menunjukkan dukungan untuk koalisi yang berkuasa di level terendah sejak 2017 sehingga popularitasnya yang sangat tinggi mulai memudar.
Pemimpin oposisi Simon Bridges telah memimpin partai Nasional kanan-tengah ke wilayah yang lebih populis. Dia menyerang Ardern atas sengketa tanah dengan kelompok-kelompok Maori serta menyerang skema pembelian kembali senjata yang diperkenalkan setelah Christchurch.
Pemerintah mengumumkan proyek-proyek infrastruktur senilai 12 miliar dolar Selandia Baru ($ 7,90 miliar) bulan lalu. Angka itu meningkatkan belanja modal ke level tertinggi dalam 20 tahun karena berupaya untuk meningkatkan perekonomian. "Kami akan meminta masa depan lebih lanjut untuk menyelesaikan pekerjaan," kata Ardern pada konferensi pers.
Selain memilih pemerintah berikutnya, warga Selandia Baru juga akan mengambil bagian dalam referendum ganda pada pemungutan suara 2020. Di situ mereka memilih apakah akan melegalkan ganja sebagai rekreasi dan euthanasia. "Parlemen akan secara resmi dibubarkan pada 12 Agustus dan sampai saat itu pemerintah akan berfungsi seperti biasa," kata Ardern.
Ikuti Whatsapp Channel Republika