REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramdhani menilai tak tepat bila Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberhentikan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie. Dalam konteks kasus buronnya Harun Masiku, Kurnia menilai, seharusnya Yasonna yang dicopot dari jabatannya.
"Lebih baik Yasonna Laoly juga dicopot oleh Presiden Jokowi," tegas Kurnia saat dikonfirmasi, Selasa (28/1).
Sebab, lanjut Kurnia, bagaimanapun Yasonna-lah yang merupakan otoritas tertinggi Kementerian Hukum dan HAM. Kurnia juga menilai Yasonna telah berkata tidak sesuai dengan fakta terkait keberadaan Harun Masiku.
"Jadi harusnya Yasonna ikut bertanggung jawab atas situasi hari ini. Efek dari kekeliruan data tersebut amat krusial, kerja penegak hukum jadi terganggu karena mempercayai begitu saja pernyataan Yasonna," tegas Kurnia lagi.
Selain mencopot Ronny Sompie, Yasonna juga memberhentikan direktur Sisdik Ditjen Imigrasi. Direktorat Sisdik adalah pihak yang membawahi IT di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.
"Sekarang Dirjen Imigrasi sudah di-plh (pelaksana harian) dan direktur sisdiknya," kata Yasonna di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
"Artinya difungsionalkan supaya nanti tim independen bisa bekerja dengan baik, karena saya mau betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi delay, mengapa data itu tersimpan di PC (personal computer) bandara terminal 2, kalau terminal 3 kan beres, makanya tidak ada masalah di terminal 3," kata Yasonna menambahkan.
Yasonna menunjuk Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting sebagai Plh Dirjen Imigrasi. Yasonna menunjuk Jhoni Ginting sebagai Plh Dirjen Imigrasi per hari ini.
"Plh itu irjen, dirsisdik kemigrasian juga (di-plh-kan) karena dia turut sangat menentukan kenapa itu sistem tidak berjalan dengan baik, mereka bertanggung jawab soal itu," kata Yasonna.
Terkait kasus Harun Masiku, Yasonna menegaskan, dirinya tidak memiliki konflik kepentingan dalam kasus tersebut. Yasonna juga menegaskan dirinya tidak mencoba merintangi pengungkapan kasus tersebut.
"Tidak ada, saya pastikan tidak ada," tegas Yasonna di Jakarta, Senin (27/1).
Ikuti Whatsapp Channel Republika