REPUBLIKA.CO.ID, BATURAJA— Ribuan pegawai non-PNS di Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan resah adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait penghapusan tenaga honorer di seluruh daerah di Indonesia.
"Tentu sangat resah karena jika kebijakan tersebut diterapkan maka jumlah pengangguran di Kabupaten OKU akan bertambah banyak," kata Eka, salah seorang tenaga honorer di Pemkab OKU di Baturaja, Selasa (28/1).
Menurut dia, kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk menghapus tenaga honorer tersebut akan berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran di berbagai daerah termasuk di Kabupaten OKU.
"Khusus Kabupaten OKU saja ada lebih dari 2 ribu orang tenaga honorer. Artinya jika kebijakan pemerintah tersebut diterapkan jumlah pengangguran di OKU ini bertambah sebanyak itu," kata dia.
Hal senada dikatakan Adi pegawai non PNS lainnya mengaku keberatan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang akan menghapus tenaga honorer mulai 2021. "Mudah-mudahan saja kebijakan tersebut tidak diterapkan di Kabupaten OKU ini," harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab OKU, Ahmad Tarmizi, sebelumnya menegaskan tidak ada penghapusan tanaga honorer di pemerintahan daerah setempat seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. "Tenaga honorer di Kabupaten OKU tetap dipertahankan," tegas Tarmizi.
Tarmizi memastikan, penghapusan tenaga honorer tidak berlaku untuk Kabupaten OKU. Keberadaan tenaga honorer masih dibutuhkan Pemerintah Kabupaten OKU mengingat jumlah pegawai di pemerintahan daerah setempat masih kurang. "Karena tugas dan pekerjaan banyak sehingga tenaga honorer masih dibutuhkan," kata Tarmizi.
Terkait pembayaran gaji tenaga honorer tersebut, lanjut dia, bisa dibebankan melalui APBD Kabupaten OKU, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sumber lainnya. "Jadi sejauh ini tidak ada masalah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika