REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Anggota Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi mengecam rencana perdamaian Timur Tengah yang disusun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menurutnya, hal itu adalah upaya untuk melegitimasi pendudukan Israel.
"Kami (Palestina) memegang hak-hak kami dan menyadari besarnya konspirasi, dan ini diperlukan untuk menyatukan serta meyakini kemampuan kami dalam menghadapi penjajah. Pada akhirnya, kami akan menang," ujar Ashrawi pada Selasa (28/1), dikutip laman Anadolu Agency.
Kelompok Fatah menyatakan menolak rencana perdamaian Trump. "Segala sesuatu yang telah dikatakan tidak akan diterima dan kesepakatan tidak akan disahkan. Hal itu ditolak rakyat Palestina, Arab, dan Muslim," kata juru bicara Fatah Hussein Hamayel.
Trump telah mengumumkan rencana perdamaian Timur Tengah yang dinanti dunia Arab. Dalam rencana perdamaian tersebut, tercakup pula solusi untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.
Dalam rencana perdamaian tersebut, Trump tetap memutuskan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel yang tak terbagi. Dia pun mengakui pendudukan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan.
Sementara untuk Palestina, Trump mengusulkan Abu Dis sebagai ibu kota negara. Abu Dis adalah sebuah kota yang berada di Yerusalem Timur. Terkait hal itu, Trump menetapkan lini waktu selama empat tahun bagi Israel dan Palestina untuk menyetujui pengaturan keamanan.
Trump mengatakan dalam 10 tahun ke depan akan ada 10 juta pekerjaan bagi warga Palestina. Selain itu, investasi sebesar 50 miliar dolar AS akan ditanamkan di Palestina. Hal itu bertujuan membantu perekonomian Palestina.
Detail rencana itu tentu banyak mengabaikan tuntutan Palestina dan mengabulkan sebagian besar permintaan Israel. Palestina diketahui telah berulang kali menegaskan bahwa mereka hendak menjadi negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Palestina pun kerap menyatakan hal tersebut tak dapat ditawar.
Kemudian perihal solusi ekonomi, Palestina pun menolaknya. Menurutnya, solusi politik lebih dibutuhkan dalam menyelesaikan pertikaian dengan Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika