REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Pelaku wisata yang tergabung Paguyuban Pondok Laguna Wisata Pantai Glagah, Kabupaten Kulon Progo, menolak pembangunan Plaza Kuliner. Plaza tersebut akan digunakan untuk merelokasi pedagang Pantai Glagah.
Sekretaris Paguyuban Pondok Laguna Wisata Pantai Glagah Mujiyono di Kulon Progo pada Rabu (29/1) mengatakan pembangunan Plaza Kuliner tidak sesuai dengan estetika wisata, ekonomi produktif warga sekitar, dan membatasi kreativitas warga. "Kami menolak pembangunan Plaza Kuliner dan relokasi sementara hanya akan menghamburkan uang negara, baik yang bersumber dari APBD maupun bantuan dana alokasi khusus (DAK)," kata Mujiyono.
Ia juga mengatakan Paguyuban Pondok Laguna Wisata Pantai Glagah memberikan mosi tidak percaya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang atas kebijakan penataan kawasan Pantai Glagah. Mujiyono mengatakan berdasarkan rapat kerja anggota Paguyuban Pondok Laguna Wisata Pantai Glagah pada 17 Januari 2020, ada beberapa keputusan.
Di antaranya mosi tidak percaya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Hasil rapat anggota juga menolak rencana induk dan rencana detail teknis pembangunan kawasan wisata Pantai Glagah yang dalam perencanaannya tidak melibatkan pelaku wisata dan warga sekitar.
"Dua dinas tersebut mencederai hati pelaku wisata Pantai Glagah dan tidak pernah melibatkan kami dalam rencana penataan kawasan Pantai Glagah," ungkap Mujiyono.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo Istana mengatakan lokasi bangunan relokasi pedagang Pantai Glagah tidak memperhitungkan kondisi alam dan kondisi lingkungan. Akibatnya menjadi tidak menarik dan bagi pedagang sangat memberatkan sehingga harus dicarikan solusinya.
Saat berdiskusi dengan pedagang, mereka mengaku tidak pernah diajak bicara oleh Dinas Pariwisata tentang bagaimana konsep penataan atau bagaimana memanfaatkan ruang agar lebih efektif dan mendukung wisatawan lebih nyaman. "Ini sama sekali kurang komunikasi antara pedagang dan pelaku wisata dengan Dinas Pariwisata," katanya.
Istana mengatakan sebuah kebijakan harus ada komunikasi menyeluruh yang terpadu dengan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya. Pedagang menjadi bagian penting untuk diajak bicara. Jika pedagang ditinggalkan dan tiba-tiba diberikan tawaran seperti ini tanpa komunikasi yang intensif, maka akan menimbulkan permasalahan baru.
