REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz menegaskan dukungan untuk Palestina. Dia mengatakan posisi Saudi terkait perjuangan dan perlindungan hak-hak rakyat Palestina tidak akan berubah.
Hal itu disampaikan Raja Salman setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana perdamaian Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Palestina. "Perjuangan Anda adalah perjuangan kami dan perjuangan orang-orang Arab serta Muslim. Kami bersama Anda," kata Raja Salman saat melakukan pembicaraan via telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Selasa (28/1) yang dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA.
Raja Salman menyerukan perdamaian yang komprehensif dan adil untuk konflik Israel dengan Palestina. Menurutnya hal itu adalah pilihan strategis guna mencapai penyelesaian akhir yang memenuhi aspirasi nasional rakyat Palestina.
Abbas mengucapkan terima kasih kepada Raja Salman. Dia pun sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan Saudi agar Palestina merdeka sesuai perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Dalam rencana perdamaian Timur Tengah, Trump tetap memutuskan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel yang tak terbagi. Dia pun mengakui pendudukan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan.
Sementara untuk Palestina, Trump mengusulkan Abu Dis sebagai ibu kota negara. Abu Dis adalah sebuah kota yang berada di Yerusalem Timur. Terkait hal itu, Trump menetapkan lini waktu selama empat tahun bagi Israel dan Palestina untuk menyetujui pengaturan keamanan.
Trump mengatakan dalam 10 tahun ke depan akan ada satu juta pekerjaan baru bagi warga Palestina. Selain itu, investasi sebesar 50 miliar dolar AS akan ditanamkan di Palestina. Hal itu bertujuan membantu perekonomian Palestina.
Detail rencana itu tentu banyak mengabaikan tuntutan Palestina dan mengabulkan sebagian besar permintaan Israel. Palestina diketahui telah berulang kali menegaskan bahwa mereka hendak menjadi negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Palestina pun kerap menyatakan hal tersebut tak dapat ditawar.
Perihal solusi ekonomi, Palestina pun menolaknya. Menurut Palestina, solusi politik lebih dibutuhkan dalam menyelesaikan pertikaian dengan Israel.