REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres KH Ma'ruf Amin genap berusia 100 hari pada akhir pekan lalu. Periode kedua Presiden Jokowi ini dengan Kabinet Indonesia Maju ini banyak diharapkan mampu membuat terobosan baru.

Namun, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof KH Said Aqil Siroj menilai, dalam 100 kerja pemerintahan Jokowi sampai saat ini belum ada yang menonjol. Menurut dia, yang menonjol justru kasus di perairan Natuna dan kasus Jiwasraya.

"Belum ada yang menonjol itu ya. Yang menonjol cuma Natuna, Jiwasraya yang menonjol," ujar Kiai Said usai memberikan tausiyah dalam acara Sosial Media NU Gathring di Kantor PBNU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/1).

Momen 100 hari pemerintahan Jokowi yang kedua ini menjadi momen evaluasi dan kritik publik bagi kinerja Kabinet Indonesia Maju. Opini dan penilaian yang dikemukakan masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk mengevaluasi apa yang telah dicapai, dan akan dicapai oleh pemerintahan saat ini.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebelumnya mengakui dalam 100 hari pemerintahan saat ini memang terjadi perlambatan ekonomi yang berdampak terhadap konsumsi masyarakat Indonesia. Ini juga yang kemudian membuat masyarakat mengeluhkan kehidupan ekonomi terasa sulit saat ini.

"Sekarang ini memang ada terjadi pelambatan sehingga mempengaruhi kita terhadap kenaikan-kenaikan dan tentu saja pasti mempengaruhi soal konsumsi, karena itu pertumbuhan kita menurut sekarang ini menurun 5,1 persen," ujar Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (29/1).

Kendati demikian, Ma'ruf menyebut pertumbuhan ekonomi nasional saat ini masih di atas rata rata pertumbuhan secara global. "Tapi masih di atas pertumbuhan negara-negara lain bahkan jauh diatas pertumbuhan global, jadi masih bagus kata orang Jawa, masih syukurlah," ujar Mustasyar PBNU ini. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika