Kamis 30 Jan 2020 11:06 WIB

KSAU: Kasus Natuna Sadarkan Pentingnya Kekuatan Pertahanan

KSAU Yuyu Sutisna mengingatkan peran TNI AU dalam menjaga kedaulatan Indonesia.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Esthi Maharani
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal  Yuyu Sutisna memberikan keterangan kepada media, Kamis (30/1).
Foto: Febrianto Adi Saputro / Republika
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Yuyu Sutisna memberikan keterangan kepada media, Kamis (30/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- TNI Angkatan Udara (AU) menggelar Rapat Pimpinan (rapim) tahun 2020 dengan tema 'TNI Angkatan Udara Profesional, Militan, dan Inovatif sebagai Garda Terkuat dan Terunggul TNI'. Dalam sambutannya Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Yuyu Sutisna mengingatkan kembali peran TNI AU dalam menjaga kedaulatan Indonesia.

"Tema ini tidak bermaksud membuat kita merasa superior, namun menunjukkan kesadaran pentingnya kekuatan udara sebagai penangkal sekaligus penindak awal penjaga kedaulatan indonesia," kata Yuyu, Kamis (30/1).

Yuyu mengungkapkan, peristiwa yang terjadi di Natuna beberapa waktu lalu menjadi sebuah wake up call bagi pemangku kebijakan republik indonesia baik di level eksekutif maupun legislatif betapa pentingnya kekuatan pertahanan. Menurutnya pertahanan bukan sekadar pembiayaan, melainkan suatu investasi yang sangat berharga bagi masa depan bangsa.

"Untuk itu pada rapim ini kita akan membahas arah pengembangan kekuatan dan pembinaan kemampuan  ke depan untuk menjamin tercapainya fungsi TNI AU dalam menangkal segala ancaman dan menindak musuh yang datang," ujarnya.

Kemudian dirinya juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikan anggaran pertahanan yang mencapai Rp 127 Triliun. Kenaikan tersebut menunjukan keseriusan pemerintah di bidang pertahanan. Oleh karena itu ia berpesan agar para pemangku kepentingan di satuan kerja  bisa mengelola amanah tersebut dengan benar.

"Terlebih lagi dalam rapat terbatas yang dilaksanakan Senin lalu, bapak Presiden Joko Widodo juga menekankan tidak boleh ada penyelewengan dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik itu korupsi, mark up ataupun membuat kesepakatan tertentu dengan mitra yang akhirnya dapat merugikan negara," tegasnya.

Selain itu, pada rapim tahun ini TNI AU menggunakan format yang berbeda. TNI AU turut mengundang narasumber eksternal seperti Bappenas, Kemenpan RB, Kemenkeu, dan Lemhanas.

"Dengan format baru ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta rapim dalam pelaksanaan kebijakan negara, inovasi kesatuan, mengekstrasi permasalahan, sampai dengan unit kerja terkecil, serta akhirnya dapat menghasilkan solusi aplikatif dan menjamin keberlanjutan improvement bagi TNI AU," ungkapnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ
Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu (kebenaran yang disampaikan oleh para nabi) karena kedengkian antara sesama mereka. Jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu (untuk menangguhkan azab) sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi Kitab (Taurat dan Injil) setelah mereka (pada zaman Muhammad), benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang Kitab (Al-Qur'an) itu.

(QS. Asy-Syura ayat 14)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement