REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natour (Persero) atau HIN Iswandi Said mengaku siap mengikuti arahan Menteri BUMN Erick Thohir terkait holdingisasi hotel milik BUMN. Iswandi menyambut positif keinginan Erick menyatukan hotel-hotel milik BUMN dalam satu wadah.

"Kita dapat penugasan holding. Pak menteri sudah sepakat melihat kemungkinan kita lebih kuat lagi dengan konsolidasikan seluruh hotel pada holdingisasi," ujar Iswandi di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (30/1).

Iswandi menilai pembentukan holding hotel merupakan langkah tepat. Pasalnya, kata Iswandi, hanya HIN menjadi satu-satunya BUMN yang memiliki inti bisnis di sektor perhotelan. Sementara puluhan hotel lain justru dimiliki BUMN yang tidak sejalan dengan inti bisnis BUMN tersebut.

"HIN merupakan satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang perhotelan. Komitmen dari semua hotel yang dimiliki BUMN yang inti bisnisnya bukan di bidang perhotelan untuk dikelola bersama," ucap Iswandi. 

Iswandi menyebut Kementerian BUMN masih mencari skema dan strategi yang tepat untuk melakukan konsolidasi, serta mencari cara terbaik untuk melaksanakan penggabungan hotel-hotel tersebut dalam satu atap. Iswandi menyerahkan sepenuhnya BUMN yang akan menjadi pemimpin dalam holding hotel kepada kementerian BUMN sebagai pemegang saham yang memiliki kewenangan penuh. Meski begitu, Iswandi secara tersirat menilai pemimpin dari holding hotel BUMN yang paling tepat adalah HIN lantaran satu-satunya BUMN yang memiliki inti bisnis di bidang perhotelan dan hospitality.

"Semua keputusan diserahkan kepada kementerian siapa yang jadi pemimpin. Yang jelas, BUMN yang inti bisnisnya di perhotelan hanya HIN," kata Iswandi. 

Iswandi optimistis holding hotel akan memberikan nilai tambah bagi BUMN-BUMN yang memiliki hotel dengan menjanjikan pengelolaan operasional yang lebih baik dan jaringan lebih.

"142 BUMN tentu memerlukan tempat untuk pertemuan dan menginap. Kalau sepakat hotel dikelola satu atap ini akan menguatkan BUMN kita," lanjut Iswandi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika