REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak Banten. Bencana tersebut melanda enam kecamatan yakni Sajira, Cipanas, Lebak Gedong, Curugbitung, Maja, dan Cimarga.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam masa tanggap darurat yang paling penting ketersediaan prasarana dan sarana air bersih. Ia mengatakan PUPR memanfaatkan instalasi pengolahan air minum terdekat untuk menyediakan air bersih.
"Kami sangat memperhatikan kebutuhan air bersih di tempat-tempat pengungsian. Kita manfaatkan instalasi pengolahan air minum (IPA) terdekat maupun IPA mobile untuk menyediakan air bersih, khususnya ke posko pengungsian," kata Basuki, Kamis (30/1).
Pada masa tanggap darurat, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Banten juga sudah menyalurkan bantuan berupa logistik dan sarana prasarana tanggap darurat. Terutama di beberapa titik posko pengungsi di Kabupaten Lebak yakni di Kecamatan Sajira dan Lebak Gedong yang meliputi empat unit mobil tangki air berkapasitas 4.000 liter perdetik, 12 unit hidran umum berkapasitas dua ribu liter perdetik, tiga unit tenda pleton pengungsi, toilet mobil sebanyak tiga unit, satu unit dump truck, serta personel 15 orang.
Dukungan penanganan infrastruktur tanggap darurat juga dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian. "Ini dengan menyusun kantung pasir di titik-titik dinding sungai yang jebol akibat banjir seperti di Desa Banjar Irigasi sebanyak tiga ribu kantung, di Pesantren La Tansa sebanyak rnam ribu kantung, di Desa Sajira tiga ribu kantung.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menambahkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana juga dilakukan dengan menyiapkan program relokasi warga terdampak yang rumahnya berada pada kawasan rawan bencana. Ma'ruf memastikan pemerintah sudah menyiapkan relokasi bagi warga yang sudah tidak bisa menempati rumah yang lama.
"Nantinya warga tersebut akan diberikan dana bantuan untuk pembangunan kembali rumahnya. Untuk yang rusak berat sebesar Rp 50 juta, rusak sedang sebesar Rp 25 juta, dan rusak ringan sebesar Rp 10 juta, termasuk uang tunggu sebesar Rp 500 ribu per bulan," jelas Ma'ruf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika