Jumat 31 Jan 2020 05:40 WIB

Yasonna: Yang Bisa Copot Saya Hanya Presiden

Menkumham Yasonna Laoly menegaskan yang punya kuasa mencopotnya hanyalah Presiden.

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Bayu Hermawan
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kanan)
Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kanan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menanggapi usulan pencopotan dirinya sebagai Menteri oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Yasonna menegaskan, yang punya kuasa untuk mencopot dirinya hanyalah Presiden Joko Widodo.

"Yang bisa mencopot saya Presiden (Joko Widodo), bukan dia (ICW)," ujar Yasonna saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta pada Kamis (30/1) malam.

Baca Juga

Selama ini, diakui Yasonna, dirinya telah mendapat perhatian dari Jokowi terkait dirinya dan kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Melalui Sekretariat Negara, kata dia, Jokowi telah memperingatkan Yasonna untuk 'berhati - hati' dalam menyampaikan informasi soal Harun.

"Pak Presiden bilang hati-hati, melalui Mensetneg (bilang) 'hati-hati Pak Menteri kan dicek ulang dicek ulang'," ujar Yasonna.

Namun, lanjut Yasonna, dirinya saat itu mempercayai keterangan jajarannya, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, ihwal keberadaan Harun yang masih berada di luar negeri. Namun ternyata, Harun sudah ada di dalam negeri. "Kalau saya tidak percaya Dirjen menyampaikan dan Direktur TI siapa lagi yang saya percaya. Masa saya pergi ke (Bandara) Soekarno Hatta sana untuk cek kenapa bisa begitu. Saya kan percaya kepada data (soal Harun)," ujarnya.

Sebelumnya, ICW menyoal pencopotan Ronny Sompie sebagai Dirjen Imigrasi oleh Yasonna terkait informasi keberadaan tersangka suap Harun Masiku.  Peneliti ICW Kurnia Ramdhani menilai tak tepat bila Yasonna memberhentikan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie.  Dalam konteks kasus buronnya Harun Masiku, Kurnia menilai, seharusnya Yasonna yang dicopot dari jabatannya.

"Lebih baik Yasonna Laoly juga dicopot oleh Presiden Jokowi," kata dia.

Sebab, lanjut Kurnia, bagaimanapun Yasonna adalah yang merupakan otoritas tertinggi Kementerian Hukum dan HAM. Kurnia juga menilai Yasonna telah berkata tidak sesuai dengan fakta terkait keberadaan Harun Masiku. "Jadi harusnya Yasonna ikut bertanggung jawab atas situasi hari ini. Efek dari kekeliruan data tersebut amat krusial, kerja penegak hukum jadi terganggu karena mempercayai begitu saja pernyataan Yasonna," kata Kurnia lagi.

Namun, Yasonna bersikukuh merasa tidak ada yang salah terkait keputusannya mendisfungsionalkan Ronny Sompie. Ia menilai, Ronny adalah yang paling bertanggung jawab atas kekisruhan lokasi tersangka suap Caleg PDIP Harun Masiku.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement