REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengatakan program Kampus Merdeka untuk Desa akan menjadi model baru bagi pembangunan desa. Khususnya desa tertinggal.
"Kami menghitung kalau sudah siap, pada semester gasal atau sekitar Juni mendatang, kami akan rilis Kampus Merdeka untuk Desa sebagai platform baru pembangunan untuk desa," ujar Anwar di Jakarta, Jumat (31/1).
Anwar menambahkan dalam forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) akan menjadi motor penggerak utama Kampus Merdeka untuk Desa. Program tersebut juga akan melibatkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
"Indonesia memiliki 4.300 lebih perguruan tinggi. Seandainya ada 100 ribu saja mahasiswa yang dikirim ke desa dengan bekal lebih konkret, kalau setiap desa saja dikirim 5 mahasiswa, maka akan ada 20 ribuan desa yang diintervensi selama lima tahun," kata Anwar.
Kampus Merdeka untuk Desa sendiri merupakan kerja sama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pendampingan di desa selama maksimal tiga semester.
Program itu juga diharapkan dapat membantu mempercepat pengentasan desa-desa tertinggal. "Mari bersama-sama kita hilangkan desa tertinggal di Indonesia," ujarnya.
Menurut Anwar Sanusi, terdapat dua hal yang menjadi kata kunci gagasan Kampus Merdeka untuk Desa, yakni peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan aktivitas ekonomi produktif.
Anwar berharap, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan dapat bekerja secara masif. Sebelumnya, Kemendes PDTT mengumpulkan para rektor yang tergabung dalam Pertides, instansi/pemerintah terkait, dan mitra pembangunan untuk membahas konsep dan kerangka kerja pelaksanaan program Kampus Merdeka untuk Desa. Forum tersebut dilanjutkan dengan menyusun Kelompok Kerja (Pokja) untuk mematangkan aspek kebijakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika