REPUBLIKA.CO.ID, WONOSARI -- Pengendalian antraks di Gunungkidul telah sesuai standar dan saat ini situasinya sudah terkendali. Hal itu mengemuka saat kunjungan kerja spesifik Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kabupaten Gunungkidul, Jumat (31/1).

Menurut G Budisatrio Djiwandono, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, sesuai fungsinya dalam pengawasan program pemerintah, Komisi IV DPR RI ingin mencari informasi lebih rinci terkait situasi dan pelaksanaan program pengendalian antraks di Gunungkidul untuk kemudian dicarikan solusinya bersama.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Gunungkidul, Badingah, menyampaikan bahwa saat ini situasi antraks sudah terkendali, hal ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat, TNI/Polri dan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, sejak adanya kasus antraks pada akhir Desember 2019, jumlah kasus positif antraks adalah enam kasus, yakni tiga kasus pada kambing dan dua kasus pada sapi yang berasal dari dari Dusun Ngrejek Wetan, Desa Gombang, Kecamatan Pojong. Adapun satu kasus lain terjadi pada sapi dari Dusun Janglot, Desa Pucanganom, Kecamatan Rongkop.

Terkait kematian ternak yang saat ini mencapai 79 ekor sapi dan kambing. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan investigasi tim dinas dan Balai Besar Veteriner Wates, enam kasus adalah akibat antraks, sedangkan sisanya bukan merupakan kasus Anthrax. Kematian ternak ini lebih banyak disebabkan oleh keracunan akibat pakan, pneumonia, kecelakaan, dan beberapa penyebab lain.

Untuk pengendalian antraks di Gunungkidul, dijelaskan bahwa semua titik kasus di dusun tertular sudah dilakukan desinfeksi, dan sebanyak 2695 ekor sapi dan 6295 ekor kambing telah diberikan antibiotik dan vitamin. Adapun kegiatan vaksinasi masih terus dilanjutkan sesuai jadwal dan telah mencapai 446 ekor sapi dan 1096 kambing.

Pelaksanaan pengendalian lain yang dilakukan adalah pengawasan lalu lintas serta penguatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor, khususnya antara kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat dengan pendekatan one health mengingat antraks merupakan zoonosis, yakni penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita melalui pesannya kepada Direktur Kesehatan Hewan menyampaikan bahwa penyakit antraks adalah penyakit yang dapat dikendalikan melalui vaksinasi yang rutin dan terencana. Untuk itu program vaksinasi menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh Dinas Peternakan setempat.

"Saat ini sudah tidak ada lagi kasus antraks pada hewan, dan masyarakat yang diduga tertular antraks sudah diobati dan sembuh," tambahnya. Badingah berharap bahwa dengan pengendalian yang sudah dilakukan, kasus antraks tidak mengganggu pariwisata yang merupakan primadona baru di wilayahnya.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin meminta agar Kementan dapat membantu mengurangi dampai sosial dari kasus antraks ini, dengan cara memberikan bantuan ternak bagi masyarakat yang ternaknya mati, serta memberikan fasilitasi pembangunan rumah potong hewan (RPH) untuk memastikan pengawasan pemotongan ternak bisa berjalan baik.

Hal tersebut disambut baik oleh Ali Jamil, Kepala Badan Karantina Pertanian sebagai ketua rombongan Kementan, dan Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yang menyampaikan bahwa pada prinsipnya hal tersebut dapat difasilitasi dengan pengajuan proposal dari pemda.

Lebih lanjut Fadjar menjelaskan bahwa Kementan telah memberikan bantuan langsung untuk pengendalian antraks di Gunung Kidul ini, baik berupa pendampingan Balai Besar Veteriner Wates (BBVet Wates) dalam investigasi dan pemeriksaan sampel, maupun bantuan berupa 5.000 dosis vaksin, 80 liter disinfektan, 232 botol antibiotik, 24 botol vitamin, 15 unit spryer, dan 50 paket alat pelindung diri (APD/PPE) langsung dari Ditjen PKH.

Fadjar juga menegaskan pentingnya kerjasama antara kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat dalam kerangka one health untuk pengendalian antraks. Ia mengambil contoh sudah berjalannya kerjasama surveilans antara BBVet Wates, Kementan dengan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP), Kemenkes. Menurutnya di Gunung Kidul, aspek-aspek teknis pengendalian yang sudah dijalankan dengan baik.

Adapun hal lain yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah terkait pentingnya sosialisasi terus menerus kepada masyarakat tentang antraks dan tindakan pencegahannya melalui vaksinasi yang rutin.

Mengakhiri diskusi, Bupati Gunung Kidul menyampaikan bahwa ke depan, Pemda akan fokus pada upaya penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi terus menerus kepada masyarakat, pengawasan lalu lintas antar wilayah, penutupan desa tertular agar ternak sakit tidak keluar, serta pembangunan rumah potong hewan.

"Kita juga akan terus melakukan pembinaan bagi para jagal agar tidak memotong hewan yang sakit, guna melindungi kesehatan masyarakat," pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika