REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Maruf Amin telah melewati 100 hari pertama masa pemerintahannya. Lamanya waktu pemerintahan itu mendapat tanggapan positif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sekretaris Jendral PDIP Hasto Krisriyanto mengatakan, Presiden Jokowi sebenarnya telah meletakan Indonesia ke arah yang lebih baik melalui pembangunan infrastruktur. Dia melanjutkan, presiden juga telah memprioritaskan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam periode kedua pemerintahannya ini.
"Beliau sosok yang sangat responsif menghadapi berbagai persolan-persoalan termasuk bagaimama perkembangan perekonomian dunia," kata Hasto Kristiyanto di Jakarta, Sabtu (1/2).
Dia mengatakan, perkembangan ekonomi nasional terbilang baik di tengah kondisi ekonomi dunia alyang tidak begitu menggembirakan. Terlebih, lanjut dia, setelah adanya penyebaran wabah virus corona.
Mantan sekretaris tim pemenangan presiden Jokowi ini menilai, pemerintah saat ini dapat mengantisipasi masuk dan menyebarnya virus tersebut dengan baik. Dia mengatakan, Jokowi juga merupakan sosok yang menaruh perhatian secara detail pada persoalan persoalan lainnya yang dialami bangsa Indonesia.
"Sehingga kami meyakini apa yang sudah dilakukan 100 hari pada pemerintahan Jokowi ini menunjukan bahwa beliau sangat responsif, beliau sangat antisipatif dan beliau punya energi yang tidak pernah berkesudahan dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dan negara," katanya.
Hasto menambahkan, Jokowi juga menebar optimisme yang mengalir dari pemimpin yang sangat dikenal bekerja keras dan tidak pernah lelah. Sambung dia, optimisme itu diubah menjadi energi bagi bangsa untuk mampu mengatasi berbagai persoalan persoalan yang tidak ringan.
"PDI Perjuangan terus memberikan dukungan kepada pak Jokowi dan pak KH Ma'ruf Amin," katanya.
Meski demikian, sejumlah peristiwa menjadi catatan bagi jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di 100 hari pertama. Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Hibnu Nugroho menilai penegakan hukum dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf masih stagnan.
Dia mengamati bahwa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf saat ini menghadapi tantangan berat terkait pemberantasan korupsi. Padahal, pemnerantasan korupsi menjadi salah satu agenda utama yang masuk dalam nawacita Presiden Jokowi.
Dia mencontohkan beberapa pengungkapan tindak pidana korupsi yang belum tuntas. Salah satunya berkaitan dengan tersangka Harun Masiku yang masih buron.
Selain itu, kata dia, masih terjadinya perdebatan-perdebatan di antara para ahli hukum dan kelompok-kelompok masyarakat antikorupsi sehingga penegakan hukum terkesan bukan melangkah, melainkan berdebat terus.
Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menjelaskan bahwa tidak ada desain program 100 hari pemerintahan. Dia mengatakan, akan tetapi pemerintahan saat ini melanjutkan apa yang sudah dilakukan pemerintahan periode sebelumnya.
Fadjroel mengungkapkan ada sejumlah hal yang bisa dicatat dalam 100 hari pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, misalnya dalam hukum dan konstitusi ia menanggapi polemik yang berkembang mengenai amendemen yang dikerjakan oleh MPR RI tetapkah pemilihan presiden langsung, apakah pemilihan kepala daerah langsung, apakah periode kepemimpinan presiden dan wakil presiden dua periode.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia tidak memasang target 100 hari. Alasannya, pemerintahan yang ia pimpin merupakan lanjutan dari sebelumnya dengan formasi dan program tak jauh berbeda.
Jokowi pun meminta masing-masing menteri bisa menjelaskan langsung terkait capaian-capaian dan pekerjaan rumah yang masih harus dikejar. Presiden mengaku telah menyampaikan standar indikator kinerja (KPI/Key Performance Indicator) kepada setiap menteri dan kepala lembaga negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika