REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) memperingatkan Palestina agar tak membawa masalah rencana perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump ke PBB. Menurutnya langkah itu akan mengulangi pola kegagalan untuk mencapai perdamaian dengan Israel dalam tujuh dekade terakhir.
"Membawa ketidaksenangan (atas rencana perdamaian Trump) itu ke PBB tidak menyelesaikan apa-apa selain mengulangi pola yang gagal selama tujuh dekade terakhir. Mari kita menghindari jebakan-jebakan itu dan sebagai gantinya mengambil kesempatan untuk perdamaian," kata Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft pada Jumat (31/1).
Craft mengatakan AS siap memfasilitasi pembicaraan antara Israel dan Palestina. Dia pun mengaku senang memainkan peran apapun yang dapat berkontribusi pada rencana perdamaian kedua negara tersebut.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah mengatakan akan membawa masalah rencana perdamaian Timur Tengah buatan Trump ke PBB. Ia hendak memprotes poin-poin atau isi dari rencana tersebut. Abbas akan berbicara di Dewan Keamanan PBB dalam dua pekan mendatang.
Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan dia berharap 15 anggota tetap Dewan Keamanan PBB akan memberikan suara pada rancangan resolusi terkait rencana perdamaian Trump. Namun para diplomat meyakini AS akan memveto resolusi semacam itu.
Mansour menegaskan tak ada satu pun pejabat Palestina yang akan bertemu dengan para pejabat AS. Rencana perdamaian Trump, kata dia, telah mematahkan dan mengubur aspirasi nasional rakyat Palestina. "Ini tidak bisa diterima," ujarnya.
Trump mengumumkan rencana perdamaian Timur Tengah-nya pada Selasa (28/1). Dalam rencana itu, Trump tetap menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terbagi. Ia pun mengakui pendudukan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan.
Untuk Palestina, Trump mengusulkan Abu Dis sebagai ibu kota negara. Abu Dis adalah sebuah kota yang berada di Yerusalem Timur. Terkait hal itu, Trump menetapkan lini waktu selama empat tahun bagi Israel dan Palestina untuk menyetujui pengaturan keamanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika