REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG -- Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akan merealisasikan perbaikan 300 sekolah dasar negeri (SDN) yang rusak pada 2020. Perbaikan sekolah ini untuk mendukung kenyamanan proses belajar mengajar di sekolah.
Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Hery Herlangga mengatakan ratusan sekolah itu mengalami kerusakan yang bervariasi mulai ringan, sedang, hingga berat. "Jenis kerusakannya mulai dari ruang kelas, pagar, toilet, hingga atap sekolah," katanya di Bekasi, Sabtu (1/2).
Hery mengaku rencana perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan itu sudah diajukan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi untuk segera direalisasikan pada awal tahun ini. Meski telah disetujui tahun ini pihaknya tidak bertanggung jawab atas pekerjaan perbaikan sekolah sebab pekerjaan itu dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi.
"Kami berharap perbaikan sekolah yang diajukan itu dapat diprioritaskan karena untuk mendukung kenyamanan belajar mengajar siswa," ucapnya.
Dari 300 sekolah dasar yang diajukan untuk perbaikan tahun ini Hery memastikan SDN Samudrajaya 04 menjadi salah satu sekolah yang turut diperbaiki. SDN Samuderajaya 04 di Kecamatan Tarumajaya sempat viral di media sosial setelah para muridnya membuat video mengenai permintaan perbaikan sekolah ke pemerintah daerah.
"Sekolah tersebut memang kondisinya rusak parah karena sudah berusia tua, apalagi ditambah lokasinya sering tergenang banjir yang memperparah kerusakan bangunan," kata dia.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Samuel Maruli membenarkan telah menyetujui anggaran perbaikan sekolah dasar di wilayahnya tahun ini. "Ada ratusan sekolah dasar yang butuh perbaikan secepatnya, sudah disepakati bersama lewat paripurna pengesahan anggaran jadi tidak ada alasan pemerintah daerah menunda perbaikan ini," kata dia.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Fatma Hanum mengatakan akan terus mendesak Bupati Bekasi untuk memberikan atensi yang lebih serius pada perbaikan infrastruktur pendidikan. "Sudah ada kesepakatan perbaikan infrastruktur ini menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ini poin utama yang akan terus kami perjuangkan," kata Fatma.
Ikuti Whatsapp Channel Republika