REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Beberapa jam setelah diangkat oleh Presiden Barham Salih, perdana menteri Irak yang baru Mohammed Tawfiq Allawi meminta dukungan dari rakyat yang tertindas. Tapi pengunjuk rasa sudah menolaknya sebagai kepala pemerintahan karena bagian dari elite politik lama.
Pengunjuk rasa Irak sudah berbulan-bulan menuntut agar seluruh kelas penguasa mundur dari jabatan mereka. Di Baghdad dan kota-kota di sebelah selatan Iran pengunjuk rasa bersorak 'kami menolak Allawi' sambil memegang poster fotonya yang dicoret dengan silang warna merah.
Allawi ditunjuk Salih setelah anggota parlemen setelah partai-partai yang bersaing gagal memutuskan siapa pengganti Adel Abdul Mahdi yang mengundurkan diri pada bulan November lalu. Allawi memiliki waktu satu bulan untuk membentuk pemerintah.
Ia akan menjabatan hingga pemilihan umum digelar. Belum ditentukan kapan pemilihan umum akan dilaksanakan. Tampaknya mantan menteri komunikasi itu akan terjebak dengan perebutan jabatan di kabinet yang menyebabkan kebuntuan politik selama berbulan-bulan.
"Saya bersumpah untuk melindungi pengunjuk rasa damai dan membebaskan tahanan tak bersalah, menggelar pemilihan umum lebih cepat dan melindungi seluruh rakyat Irak dari intervensi asing," kata Allawi dalam pidato resminya yang disiarkan televisi, Sabtu (1/2).
Ia akan menghadapi dua blok yang bersaing di parlemen. Blok pertama dipimpin ulama populasi Moqtada al-Sadr dan kedua dibentuk oleh partai-partai yang didukung Iran dan memiliki koneksi dengan paramiliter yang sangat berpengaruh.
Dalam pidatonya ia berjanji membangun kebebasan dan keadilan dan bekerja keras agar bisa bertemu dengan pengunjuk rasa yang menuntut lapangan pekerjaan dan pelayanan pemerintah yang lebih baik. Pengunjuk rasa Irak juga menuntut pemerintah membasmi korupsi, terutama yang dilakukan kelompok-kelompok politik dan milisi yang didukung negara asing. Allawi mengatakan pemilihan umum akan diawasi oleh pengamat internasional tapi ia tidak menjelaskannya lebih lanjut.
Ia mengatakan ia akan mengundurkan diri bila blok-blok politik mencoba mendorong kandidat tertentu untuk jabatan kabinet. Allawi juga meminta pengunjuk rasa terus melakukan aksinya hingga tuntutan mereka terpenuhi.
Allawi juga harus menghadapi kelompok-kelompok milisi dan partai yang didukung Iran. Kelompok-kelompok tersebut mulai mendominasi Irak sejak invasi Amerika Serikat ke negeri itu pada 2003 dan menggulingkan Saddam Hussein.
Sejak ISIS kalah pada 2017, kini kelompok-kelompok yang didukung Iran tersebut semakin berkuasa di parlemen dan ekonomi. Beberapa milisi terlibat bersama pasukan keamanan untuk melakukan operasi brutal terhadap pengunjuk rasa yang mulai menggelar protes pada bulan Oktober lalu.
Hampir 500 orang dikabarkan tewas dalam berbagai kerusuhan selama unjuk rasa berlangsung. Tidak lama setelah Allawi diangkat, pengunjuk rasa berkumpul di Baghdad dan kota-kota di sebelah selatan Irak. Mereka menentang penunjukannya.
Menurut pengunjuk rasa Allawi yang juga mantan menteri komunikasi dalam pemerintahan Nuri al-Maliki bagian dari elite penguasa dan hal itu tidak dapat diterima. Selain itu Maliki juga dinilai gagal karena selama pemerintahannya beberapa kota jatuh ke tangan ISIS pada tahun 2014 dan kebijakan-kebijakannya dinilai pro-Syiah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika