REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Mark Esper menyetujui permintaan dari Kementerian Kesehatan dan Pelayanan Manusia untuk menggunakan fasilitas militer agar bisa mengakomodasi 1.000 orang lebih yang mungkin harus dikarantina. Hal itu dilakukan demi mencegah penyebaran virus corona baru.
Dalam pernyataannya, Ahad (2/2) Kementerian Pertahanan mengatakan pejabat Kementerian Kesehatan meminta beberapa fasilitas yang dapat digunakan untuk menampung setidaknya 250 orang di ruangan individu sampai 29 Februari. Kementerian Kesehatan yang akan menanggung perawatan, transportasi dan keamanan orang-orang yang dievakuasi.
Wabah virus corona baru muncul pertama kali di China. Sudah ada sebanyak 259 orang tewas karena virus itu. Lebih dari 11.900 orang terinfeksi di seluruh dunia, walaupun sebagian besar pasien warga China.
Presiden AS Donald Trump melarang masuk warga asing yang sempat mengunjungi China dalam 14 hari terakhir. Kecuali keluarga warga AS dan pemukim permanen.
Warga AS yang berada di China diizinkan untuk pulang. Tapi mereka akan diperiksa di pintu masuk. Selain itu demi memastikan tidak terjangkit virus corona baru mereka harus melakukan pemeriksaan sendiri selama 14 hari.
Bagi warga AS yang dari pusat penyebaran virus yakni Provinsi Hubei wajib dikarantina selama 14 hari. Fasilitas yang dipilih adalah the 168th Regiment Regional Training Institute di Fort Carson negara bagian Colorado, Travis Air Force Base di California, Lackland Air Force Base di Texas, dan Marine Corps Air Station Miramar di California.
Sudah hampir 200 warga AS dikarantina di pangkalan militer di Southern California. Mereka warga AS yang dievakuasi dari Wuhan, ibukota Provinsi Hubei. Tidak ada satu pun warga AS yang ditampung di March Air Base menunjukkan gejala sakit.
Namun butuh waktu dua pekan untuk memastikan seseorang terjangkit virus baru ini atau tidak. Pada Ahad ini AS juga mulai menyalurkan semua penerbangan dari Cina ke AS ke tujuh bandara besar di mana kesehatan penumpang dapat diperiksa
Ikuti Whatsapp Channel Republika