REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia telah mengevakuasi 238 warga negara Indonesia yang berada di Wuhan, China. Namun ada tujuh WNI yang tak ikut dievakuasi menuju Lanud TNI Raden Sadjad Ranai, Natuna, Kepulauan Riau.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan bahwa empat WNI memang tak ingin meninggalkan Wuhan. Keempatnya juga disebut telah membuat surat pernyataan yang menyatakan tak ikut dievakuasi.
"Empat orang itu merasa lebih nyaman di sana. Kenapa? Mereka mungkin logistik lancar, dari kita kan tetap kita jaga logistiknya, kita juga pantau melalui KJRI," ujar Terawan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/2).
Sedangkan tiga orang WNI tak dievakuasi karena tak lolos screening atau penyaringan dari pemerintah China. Terawan menjelaskan, pemerintah tirai bambu melakukan hal tersebut berlandaskan aturan dan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Berdasarkan aturan tersebut, orang yang mengidap penyakit apapun, tidak boleh keluar dari wilayah China. Namun, Terawan tak menjelaskan sakit yang dialami ketiga orang tersebut.
"Ini dilakukan ketat oleh Pemerintah Cina yaitu bunyinya dari public health emergencies of international concern (PHEIC), itu tidak boleh warga yang sakit itu keluar dari sana," ujar Terawan.
"Sakit apapun, tidak ada keterangan sakit apa, termasuk sakit mata juga tidak boleh keluar. Itu adalah hasil screening mereka," lanjutnya.
Terkait WNI yang saat ini berada di Natuna, Terawan mengatakan bahwa dirinya akan berkantor di sana untuk menjamin mereka. Langkah tersebut juga dilakukan agar warga di sana tak takut dan panik terhadap WNI yang datang dari Wuhan untuk diobservasi.
"Pertimbangannya adalah tanggung jawab. Saya bertanggung jawab sebagai Menteri Kesehatan," ujar Terawan.
Ia mengatakan bahwa dirinya akan berkantor di Natuna selama dua minggu. Sesuai dengan lamanya WNI yang diobservasi di sana. "Konsentrasi saya adalah bagaimana supaya warga kita ini bisa melewati masa observasi dengan baik," ujar Terawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika