REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH - Arab Saudi berhasil menurunkan emisi karbon dioksida (CO2) sebanyak 4,4 persen atau 26 juta ton (MtCO2), dari rentang 2017 hingga 2018. Padahal, target awal pemerintah Saudi hanya menurunkan sekitar 2,4 persen.

Berdasarkan pernyataan Enerdata, sekitar 579 MtCO2 pada 2017, turun menjadi 553 MtCO2 pada 2018. Dengan hasil itu, peringkat Arab Saudi naik dari posisi peredam emisi keempat tercepat, menjadi ke urutan ketiga.

"Data baru ini menunjukkan bahwa dampak efisiensi energi dan reformasi harga energi dalam mengurangi penggunaan energi yang boros, bahkan lebih besar dari yang diperkirakan," kata peneliti KAPSARC, Dr. Nicholas Howarth seperti dilansir saudigazzete, Selasa (4/2).

Berdasarkan informasi, jumlah tersebut bahkan lebih signifikan di antara kelompok negara G20. Sejauh ini, Saudi hanya tertinggal dari Brasil dan Perancis. “Sebelum 2016, emisi CO2 tumbuh lebih dari 5 persen setiap tahun. Melihat emisi sekarang turun dengan sangat kuat mungkin mengejutkan banyak orang,” ucap Howarth.

Dia menambahkan, pencapaian itu juga sangat penting, terlebih ketika Arab Saudi sedang menjadi tuan rumah G20. Pasalnya, hal tersebut berfungsi juga untuk menunjukkan kepemimpinan Saudi dalam menangani masalah emisi di antara negara-negara lainnya.

Lebih lanjut menurut peneliti senior di power program King Abdullah, Thamir Alshehri mengatakan, penurunan dalam konsumsi diesel menjadi alasan penurunan emisi itu.

“Emisi dari sektor transportasi turun 10 MtCO2 ekstra dari yang diperkirakan sebelumnya.  Ini karena emisi diesel turun sebesar 19 MtCO2, atau 43 persen, dari 43,5 MtCO2 pada 2017 menjadi 24,5 MtCO2 pada 2018,” katanya.

Dia menambahkan, selain menurunkan penggunaan bahan bakar dari konsumen. Penurunan tersebut juga karena harga diesel lokal yang lebih tinggi. Sejauh ini, sektor industri di Arab Saudi mengonsumsi 2,1 juta barel minyak per hari. Atau sekitar 44 persen dari total konsumsi energi Kerajaan (SEECa 2018). Sehingga emisi ini mencapai 27 MtCO2 pada 2015, 2016 dan 2017.

Ikuti Whatsapp Channel Republika