REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan pengembalian dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) khusus kategori tradisional. Adapun kategori tersebut mencakup masyarakat menengah bawah dan para pensiunan.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan prioritas kategori tradisional dilakukan karena pemerintah melihat dari sisi yang lebih dulu membutuhkan. "Sesuai janji Presiden (Jokowi) dan Pak Erick (Menteri BUMN) kita memastikan polis tradisional karena dari sisi ekonomi mereka lebih berat jadi kita utamakan di situ," ujarnya saat acara 'Mandiri Investment Forum 2020' di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (5/2).
Menurutnya dana nasabah Jiwasraya akan dibayar secara bertahap. Pemerintah juga mendorong Jiwasraya agar bisa mencicil dana JS saving plan dalam waktu yang bersamaan dengan nasabah tradisional.
"Jadi dalam batch pertama, pembayaran kita utamakan dulu untuk pembayaran polis-polis tradisional. Nantinya kita harapkan polis tradisional ini bisa kita sehatkan ke depan. JS saving plan memang kita rencanakan bayar bertahap," jelasnya.
Pada sisi lain, Kartiko menyebut pihaknya akan membentuk perusahaan induk BUMN sektor asuransi, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) akan menjadi entitas induk. Kementerian BUMN tidak memasukkan Jiwasraya sebagai salah satu anak usaha dalam holding asuransi tersebut.
"Belum (masuk holding). Jadi di dalamnya ada Jasindo, Jasa Raharja, Askrindo dan Jamkrindo pada akhir bulan ini. Nanti kita akan gunakan Bahana sebagai induk untuk transformasi asuransi secara keseluruhan dan akan digunakan digunakan untuk penyelamatan polis dari pemegang polis Jiwasraya," jelasnya.
Menurutnya pembentukan holding ini merupakan bagian dari hasil diskusi dengan Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR. Nantinya setelah permasalahan Jiwasraya selesai, ada kemungkinan Jiwasraya akan masuk ke dalam perusahaan induk asuransi pelat perah.
Namun Kartika masih enggan memaparkan cara integrasi Jiwasraya ke holding asuransi. "Caranya nanti masih belum bisa di-share, belum sepakat dengan Panja," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika