REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI Purn Moeldoko menegaskan bahwa keputusan atas rencana pemulangan WNI mantan anggotaISIS dari Suriah akan mempertimbangkan aspek untung dan ruginya.

"Kan sudah dijelaskan bahwa pemerintah belum menyiapkan kebijakan untuk itu," katanya, usai diskusi publik bertajuk "Menghadapi Ketidak Pastian Global" di Jakarta, Rabu (5/2) malam. Diskusi publik yang berlangsung di Auditorium Adhiyana, Wisma Antara, Jakarta, tersebut diprakarsai oleh relawan Pro Jokowi (Projo).

Moeldoko menjelaskan perlu adanya rapat terbatas untuk membahas wacana tersebut dengan mendengarkan keuntungan dan kerugian dari kebijakan yang diambil."Perlu ada rapat terbatas, semua pihak nanti akan didengarkan dengan baik. Untung ruginya seperti apa," kata mantan Panglima TNI tersebut.

Sebelumnya, Menteri Agama, Fachrul Razi, menyebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bakal memulangkan 600 warga negara Indonesia yang tergabung dalam ISIS dari Timur Tengah. Namun, Presiden RI Joko Widodo sampai saat ini menyatakan masih memperhitungkan plus minus terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS dari Timur Tengah.

“Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses. Plus dan minusnya,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, Rabu (5/2).

Kepala Negara menyatakan perlunya untuk menggelar rapat terbatas yang khusus membahas rencana tersebut. Menurut Presiden, semua yang terkait hal itu harus melalui perhitungan atau kalkulasi yang detail.

Ikuti Whatsapp Channel Republika