REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim mampu mengeksekusi realisasi investasi sebesar Rp 200 triliun dari Rp 708 triliun dalam dua bulan terakhir. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan selama ini masih ada kendala berusaha yang dihadapi investor di Indonesia.
"Masalah yang banyak dihadapi oleh investor bukan hanya dari regulasi, tapi juga adanya arogansi sektoral, tumpang tindih aturan baik pusat dan daerah, dan banyaknya hantu-hantu di lapangan," ujarnya saat acara 'Mandiri Investment Forum 2020' di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (5/2) malam.
Menurut Bahlil adanya ego sektoral dan tumpang tindih aturan, Presiden Jokowi menerbitkan Inpres No 7/2019, yang memerintahkan semua Kementerian/Lembaga mendelegasikan kewenangan ke BKPM, termasuk insentif fiskal, seperti tax holiday, tax allowance dan pajak impor barang modal.
"Pengusaha hanya butuh 3 hal : kepastian, kecepatan, dan efisiensi”, ucapnya.
Menurutnya saat ini BKPM tidak hanya melakukan promosi investasi, tetapi juga melakukan pengawalan investasi mulai dari pengawalan perizinan hingga financial closing, dilanjutkan pengawalan dalam melakukan eksekusi investasi di lapangan.
"BKPM bersama pemerintah melakukan kerjasama dengan kepolisian, mengawal investasi jangan sampai ada yang menghalang-halangi. Ini menjadi komitmen besar BKPM dalam konteks memenuhi apa yang diperintahkan Presiden Jokowi untuk meningkatkan investasi,” ungkapnya.
Saat ini pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen yang mengandalkan sektor konsumsi. Ke depan pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai 5,3 persen-5,5 persen.
Ke depan, BKPM berupaya meningkatkan realisasi investasi dengan target realisasi investasi 2020 sebesar Rp 886 triliun. BKPM menetapkan langkah-langkah komprehensif untuk mencapai target tersebut, yaitu memperbaiki regulasi, sentralisasi, kemudian insetif fiskal dimasukkan ke BKPM, dan yang terakhir dengan membuat Satuan Tugas (satgas) lapangan terkait kendala-kendala di lapangan.
"Investasi yang masuk harus dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Kita harus genjot pertumbuhan ekonomi domestik, bagaimana melahirkan subsitusi impor, kemudian konsumsi kita tingkatkan dengan daya beli yang kuat”, ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika