REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri pariwisata Indonesia mulai cemas terimbas virus Corona. Peneliti bidang Ekonomi The Indonesian Institute (TII), Rifki Fadilah mengatakan untuk mengatasi lemahnya permintaan wisman dari luar maka pemerintah saat ini sebaiknya untuk menggenjotnya permintaan pariwisata dalam negeri.
Diketahui, sekitar 12 persen kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) berasal dari China. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kunjungan wisatawan asal Cina sepanjang 2019 mencapai 2 juta orang dan merupakan yang tertinggi setelah Malaysia.
Rifki mengungkapkan saat ini jumlah perjalanan wisatawan domestik pada 2018 tumbuh 12,37 persen. Dari sisi pengeluaran, total pengeluaran wisatawan domestik pada 2018 mencapai 291,02 triliun atau naik 17,89 persen dari realisasi total pengeluaran ppada 2017 senilai Rp253,45 triliun.
“Peningkatan ini terjadi lantaran kondisi ekonomi yang semakin membaik, semakin mudahnya aksesbilitas ke daerah-daerah tujuan wisata, dan juga adanya faktor kemajuan teknologi yang membuat daya tarik tempat wisata untuk dikunjungi,” ucap Rifki.
Menurut dia, semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata harus jeli melihat potensi permintaan pariwisata dalam negeri yang begitu besar. Oleh karena itu, Rifki menyarankan para stakeholders industri pariwisata baik pemerintah maupun pihak swasta perlu membuat berbagai insentif.
Itu dilakukan untuk mendorong permintaan pariwisata dalam negeri di tengah melemahnya permintaan pariwisata internasional. "Salah satu insentifnya, dengan membuat promo diskon pesawat atau hotel dan akomodasi di tempat wisata. Dengan adanya insentrif harga yang lebih murah maka para wisatawan lokal akan semakin tertarik untuk berwisata di dalam negeri," kata Rifki.
Misalnya, sambung Rifki, dengan adanya diskon promosi pesawat, atau diskon hotel dan akomidasi. Dengan begitu diharapkan wisatawan lokal akan tertarik untuk berwisata di dalam negeri dan bisa menjadi penyanggah di tengah merosotnya permintaan wisman khususnya asal China.
Ikuti Whatsapp Channel Republika