REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem meminta pemerintah cermat terkait dengan rencana pemulangan 600 warga negara Indonesia yang pernah bergabung bersama ISIS. Nasdem menilai proses deradikalisasi para mantan anggota ISIS akan sangat sulit dilakukan.
"Ini harus menjadi pertimbangan sungguh-sungguh dari pemerintah dan perlu kajian secara mendalam," kata Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (7/2).
Ali menilai kejahatan yang dilakukan kelompok ISIS bukan kejahatan biasa. Ideologi ISIS yang identik dengan terorisme sudah merasuki pengikutnya. "Nanti akan sangat mengancam keamanan negara," ujar Waketum Partai NasDem ini.
Ali pun mendukung kajian mendalam ihwal pemulangan 600 WNI dari Suriah, terlebih dirinya tidak yakin 100 persen deradikalisasi di Indonesia bakal sukses. "Kalau saya, pemerintah pikir-pikir lagi, deh. Jangan main-main ambil risiko itu," katanya.
Meskipun demikian, adanya pertimbangan kemanusiaan harus diperhatikan karena ada juga WNI yang masuk ISIS karena ditipu janji. "Ada juga yang tidak tahu tetapi pergi karena diiming-imingi kehidupan yang lebih baik. Ada yang juga ikut keluarganya ke Suriah," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sampai saat ini menyatakan masih memperhitungkan plus minus terkait dengan wacana pemulangan WNI mantan ISIS dari Timur Tengah. "Sampai saat ini masih dalam pembahasan. Sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses. Plus dan minusnya," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta, Rabu (5/2).
Kepala Negara memandang perlu menggelar rapat terbatas yang khusus membahas rencana tersebut. Menurut Presiden Jokowi, semua yang terkait hal itu harus melalui perhitungan atau kalkulasi yang detail.
"Ya, kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas, ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Akan tetapi, masih dirataskan. Kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan, kalkulasi, plus minusnya, semua dihitung secara detail," katanya.
Dalam rapat terbatas tersebut akan diambil keputusan sehingga kemudian dapat segera ditindaklanjuti. "Keputusan itu pasti kita ambil dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian dalam menyampaikan hitung-hitungan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika