REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas meminta pemerintah untuk memperketat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2020 yang sedang berlangsung. Terutama, kata ia, melakukan penyaringan terhadap CPNS yang intoleran dan berpaham radikal.

"Pemerintah perlu melakukan sejumlah antisipasi terhadap proses seleksi agar tidak kecolongan tersusupi CPNS yang intoleran dan berpaham radikal, atau malah sudah terafiliasi dengan organisasi radikal," kata Yaqut, dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (7/2).

Menurut dia, kalau perlu dilakukan deteksi dini atau screening terhadap CPNS yang sudah lolos tes tahap pertama sebelum mengikuti tes selanjutnya. Pasalnya banyak kasus dugaan ASN yang terpapar paham radikal belakangan ini.

"Harus ada langkah preventif. Tidak cukup, misalnya, dengan menandatangani pernyataan mengakui Pancasila dan NKRI saja. Sudah banyak contoh, PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) terpapar radikalisme. Perlu ada peraturan pemerintah yang mengatur soal ini,” kata Ketua DPP PKB ini.