REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan pemulangan orang-orang yang pernah bergabung dengan ISIS masih dalam proses pembahasan sehingga belum ada keputusan akhir. Ada banyak masukan dan juga pertimbangan sebelum membuat keputusan apakah ratusan orang eks ISIS itu dipulangkan atau tidak.
"Pak Presiden sudah menyatakan bahwa beliau menolak (pemulangan) ya. Yang menjadi pertimbangan Presiden adalah keselamatan bangsa negara dan rakyat. Tapi tentu saja, ada proses untuk memutuskan. Sebab mereka ini adalah kombatan, atau pasukan tempur yang memiliki prinsip-prinsip atau ideologi yang bertentangan dengan NKRI," ujar dia dalam diskusi publik di Jakarta, Sabtu (8/2).
Donny menjelaskan, yang membuat orang kehilangan status kewarganegaraan itu kalau meraka bergabung dengan negara lain. "Tapi kan ISIS itu bukan negara. ISIS adalah suatu imajinasi tentang suatu negara. Tapi saya kira ada pertimbangan-pertimbangan lain, apakah nanti akan diputuskan untuk dipulangkan atau tidak. Jadi ada banyak sekali pertimbangan," katanya.
Namun, yang paling penting kata Donny adalah hukum tertinggi bagi Presiden adalah keamanan rakyat dan keamanan nasional. "Jangan sampai ketika mereka kembali lalu mereka nanti akan menyebarkan paham radikal, atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keamanan nasional kita. Tapi saya kira dalam waktu dekat (diputuskan) soal apakah akan segera dipulangkan," kata dia.