REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) memprediksi, pertumbuhan ekonomi di tahun ini berpotensi membaik dibandingkan tahun lalu. Hanya saja, peningkatan baru dapat tercapai apabila pemerintah mampu melakukan mengantisipasi faktor yang berpotensi muncul. Salah satunya, dampak virus corona terhadap perekonomian.
Peneliti CIPS Pingkan Audrine Kosijungan menyebutkan, beberapa poin penghambat pertumbuhan ekonomi tahun lalu kini sebenarnya mulai bergerak ke arah positif. Tensi geopolitik mulai mereda dengan adanya kejelasan dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa per 31 Januari yang lalu.
"Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina juga tertahan dengan kesepakatan Tahap Pertama," tuturnya saat dikonfirmasi Republika.co.id, Ahad (9/2).
Kesepakatan itu merupakan perkembangan besar dalam perang dagang yang telah terjadi selama kurun waktu 20 bulan belakangan. Sebagai imbalan atas keringanan tarif AS, China akan meningkatkan pembelian barang-barang AS serta mengatasi kekhawatiran yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual, manipulasi mata uang dan pertanian.
Tapi, Pingkan menuturkan, perkembangan situasi global sepanjang Januari 2020 lalu juga terbilang memberikan dampak pada perekonomian Indonesia. Misalnya saja fenomena global berupa penyebaran virus korona di China yang tentu memengaruhi neraca perdagangan Indonesia.
"Sebab, China merupakan salah satu mitra dagang utama kita dengan valuasi mencapai 72,8 miliar dolar AS pada tahun 2019 seperti yang dicatatkan oleh Kementerian Perdagangan," ujarnya.
Pingkan mengatakan, pemerintah harus segera mengambil langkah strategis menyikapi keadaan seperti ini. Jika tidak, besar kemungkinan neraca dagang Indonesia dengan China yang pada tahun lalu sudah defisit 16,9 miliar dolar AS akan semakin memburuk.
Pingkan menilai, wacana penghentian sementara impor dari China dan larangan bepergian ke beberapa kota di China serta larangan masuk Indonesia untuk warga negara China juga harus dipikirkan dampaknya.
"Pemerintah juga penting memikirkan hubungan jangka panjang supaya bisa mengeluarkan kebijakan yang relatif aman dan menguntungkan kedua belah pihak," katanya.
Di luar dari persoalan ekspor dan impor, devisa negara dari pos pariwisata juga dapat terancam dengan adanya pelarangan penerbangan yang diberlakukan. Kebijakan antisipatif pemerintah dalam menahan kemungkinan laju penyebaran virus tersebut untuk masuk ke Indonesia sangat patut mendapat apresiasi.
Seiring dengan hal tersebut, Pingkan menambahkan, pemerintah juga tetap perlu mempertimbangkan konsekuensi dari kebijakan tersebut sembari menyiapkan upaya antisipatif. Khususnya dalam menangani efek keberlanjutan dari penerimaan negara untuk pariwisata yang masih cukup bergantung pada wisatawan asal Cina.
Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2019 gagal melebihi atau bahkan menyamai pertumbuhan ekonomi di 2018. Pertumbuhan ekonomi 2019 berada di angka 5,02 persen, lebih rendah dari di 2018 yang mencapai 5,17 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika