REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas dijadwalkan memberi pidato di Dewan Keamanan PBB pada Selasa (11/2). Dia akan menyampaikan pandangannya tentang rencana perdamaian Timur Tengah yang disusun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Penasihat Abbas untuk urusan diplomatik Majdi al-Khalidi mengungkapkan dalam pidatonya Abbas akan berusaha menghimpun dukungan internasional untuk menolak rencana perdamaian Trump. Sebab rencana tersebut memprioritaskan kepentingan politik Israel.
"Penting untuk mendengarkan dengan cermat apa yang akan dikatakan Presiden (Abbas) dan pemikirannya, substansi serta catatan tentang posisi Palestina," kata al-Khalidi kepada radio Voice of Palestine pada Senin (10/2) dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA.
Menurut dia, hal-hal yang disampaikan Abbas nanti akan berfungsi sebagai referensi untuk setiap proses perdamaian Israel-Palestina di masa mendatang. Trump telah mengumumkan rencana perdamaian Timur Tengahnya, termasuk untuk konflik Israel-Palestina pada 28 Januari lalu. Namun rencana itu menuai banyak kritik dan protes.
Infografis Rencana Perdamaian Timur Tengah Versi Donald Trump
Trump dinilai memprioritaskan dan membela kepentingan politik Israel. Hal itu terbukti karena dalam rencana perdamaiannya, Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terbagi. Padahal dia mengetahui Palestina menghendaki Yerusalem Timur menjadi ibu kota masa depan negaranya.
Palestina berulang kali menyatakan hal itu tak dapat ditawar, termasuk dengan solusi atau bantuan ekonomi sekalipun. Sebagai pengganti Yerusalem Timur, Trump mengusulkan Abu Dis untuk menjadi ibu kota Palestina. Tak hanya itu, Trump pun mengakui kekuasaan atau pendudukan Israel atas sebagian Tepi Barat dan Lembah Yordan.
Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Uni Afrika, dan Uni Eropa telah menolak rencana perdamaian Trump. Rencana itu dinilai melanggar hukum dan resolusi internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika