REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberadaa agriculture war room (AWR) diyakini dapat mengefektifkan kerja para penyuluh pertanian di lapangan. Sebab, melalui AWR kontro penyuluh bisa dilakukan secara langsung oleh pusat.
Pakar Penyuluhan Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB), Sumardjo mengatakan, AWR untuk saat ini bisa menjadi jawaban untuk membenahi dan memperkuat peran penyuluh pertanian secara efektif. Penyuluh, kata dia, memiliki peran strategis untuk meningkatkan hasil produksi pertanian di masing-masing daerah sentra.
AWR digunakan Kementerian Pertanian di Jakarta untuk terhubung langsung dengan Kostra Tani di tiap kecamatan hingga tingkat provinsi. Adapun teknis pendampingan di lapangan oleh Kostra Tani didorong untuk memanfaatkan fasilitas teknologi informasi untuk memetakan potensi dan masalah yang dialami petani.
"Potensi dan permasalahan pembangunan pertanian perlu dipantau dan digerakkan melalui informasi yang akuran dan lebih efisien. AWR dalam hal ini menjadi jawabannya," kata Sumardjo dalam keterangan pers, Selasa (11/2).
Kendati demikian, Sumardjo menambahkan bahwa kualitas dan kuantitas penyuluh pertanain masih perlu ditambah. Hal itu sebagai cara untuk memperkuat kapasitas pemberdayaan petani dan kelembagaan petani yang selama ini sangat lemah.
Ia menilai, banyak terdapat kendala untuk mewujudkan hal itu, terutama dari sisi anggaran pemerintah untuk menggaji penyuluh. Namun, pemerintah bisa menghadirkan penyuluh swadaya atau swasta demi menjembatani kekurangan penyuluh di Indonesia.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri, mengatakan, AWR yang dibuat untuk mensinergikan semua informasi dan data yang selama ini terpisah-pisah. "Dulu pemantauan cuaca dengan lahan yang siap tanam terpisah. Kami sering mengalami kendala dan keluhan petani, akibat intervensi pemerintah sering terlambat," katanya.
AWR diharapkan menjadi jembatan informasi bagi pengambil kebijakan, dengan para petani dan penyuluh di lapangan. Selain itu, AWR juga akan menjadi pusat kendali dan pemantauan secara langsung untuk kondisi pertanaman dan potensi pertanian di seluruh wilayah di Indonesia.
"Ini kebutuhan kita saat ini. Kalau tidak kita ikuti kita akan tertinggal dengan negara lain. Banyak sekali fitur-fitur dalam AWR, konsepnya one stop services," ucapnya.
Di antaranya, lanjut dia, data kesesuaian lahan, area pertanaman, serangan hama penyakit, informasi pasar dan distribusi pupuk hingga informasi pembangunan pertanian di daerah.
Pendirian AWR juga sejalan dengan keinginan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk mendorong pertanian yang mandiri, maju, dan modern. Ia mengklaim, AWR mendapatkan apresiasi dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Komisi Asia-Pasifik untuk Statistik Pertanian (APCAS).
"Ini lompatan manajemen dan penerapan teknologi informasi bagi sektor pertanian kita dan khususnya di Kementan," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar para pemangku kepentingan dari kementerian terkait agar berkoordinasi dengan baik setelah kebijakan satu data disepakati pemerintah.
"Kalau ini ditata dengan baik mestinya ke depan kita tidak perlu berkelahi soal impor, apa beras atau pangan lainnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika