REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah cepat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air (SDA) membebaskan 118 lahan di bantaran Ciliwung untuk naturalisasi ditunggu DPRD DKI. Wakil Ketua DPRD DKI, Misan Samsuri menilai langkah cepat ini sangat perlu dilakukan, sebagai upaya nyata Pemprov DKI untuk menanggulangi banjir di kawasan bantaran Kali Ciliwung.
"Kami apresiasi langkah Pemprov DKI ini. Kalau bisa dipercepat. Karena ini bukti keseriusan Pemprov DKI dalam menanggulangi ancaman banjir," katanya kepada wartawan di DPRD DKI, Kebon Sirih, Selasa (11/2).
Menurut Misan, selama ini penanggulangan banjir di Jakarta sebenarnya sudah tepat dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Namun terkadang, kata dia, persoalan banjir Jakarta menjadi komoditas politik untuk menyerang kinerja Gubernur Anies. "Yang bully luar biasa banyak sekali," ujarnya.
Padahal, menurutnya, dalam setiap kepemimpinan Gunernur DKI hampir selalu mengalami banjir yang besar. Namun semakin tahun, menurut dia, perbaikan penanganan banjir sudah jauh lebih baik. Ia menyontohkan sebagaimana penanganan banjir pada awal Januari hingga awal Februari kemarin, semua petugas berjibaku bekerja mengurangi genangan air.
"Saya lihat itu Pak Anies dan Sekda sampai tengah malam memantau banjir, dan petugas PPSU dan tim SAR bekerja luar biasa melancarkan saluran air dan mengevakuasi warga yang terdampak," jelasnya.
Namun karena kondisi alam, ia melihat curah hujan yang terjadi pada awal 2020 memang cukup ekstrem. Hal ini bahkan disampaikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bahwa cuaca ekstrim sempat terjadi di kawasan Jabodetabek. "Jadi ini faktor alam, debit air yang tinggi dari hulu tidak tertampung," ucapnya.
Misan berharap kepada Pemprov DKI untuk tetap bersiap siaga di musim penghujan, terutama menjaga saluran air tetap lancar. Termasuk mensiagakan petugas dan pompa untuk mengurangi secara cepat genangan air.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Juaini Yusuf mengatakan target pembebasan 118 lahan bantaran sungai Ciliwung akan segera dibereskan tahun ini. Larena itu ia meminta penguasa wilayah, yakni camat dan wali kota, turut melakukan sosialisasi hingga eksekusi lahan yang sempat tertunggak.
"Masing-masing wilayah kita koordinasikan, nanti sambil sosialisasi mungkin nanti ada penjelasan dari pihak camat atau wali kota yang di wilayah, sudah ada sih, hanya nanti tindak lanjutnya mereka yang akan nentuin," kata Juaini.
Juani mengungkapkan Dinas SDA membayar lahan yang telah dinyatakan lengkap syarat-syaratnya. Syarat yang lengkap itu akan dibereskan terlebih dahulu. "Kalau sudah ada suratnya, jelas hak miliknya. Nah, itu yang kami proses. Kalau yang enggak ada suratnya nanti kami serahkan yang wilayah, deh, punya wilayah, camat, tingkat wali kota," kata Juaini.
Ia juga menuturkan bahwa pemerintah tahun 2019 telah menganggarkan Rp160 miliar untuk membebaskan 118 bidang lahan di empat kelurahan, yakni Tanjung Barat, Pejaten Timur, Cililitan, dan Bale Kembang. Namun, karena belum tereksekusi, harga lahan diperkirakan akan berubah, Juaini menyebut anggaran yang dipersiapkan untuk pembebasan lahan diperkirakan berubah naik lantaran harga nilai jual objek pajak (NJOP) meningkat tahun ini.
Juaini juga menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjuk tim appraisal untuk menghitung kembali nilai bidang lahan yang bakal dibebaskan. "Mungkin ada penambahan. 'Kan ada usulan baru lagi," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika