REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas memberi pidato di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Selasa (11/2). Dia menyampaikan penolakan proposal perdamaian Timur Tengah yang diberikan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
"Ini adalah negara yang akan mereka berikan kepada kita. Ini seperti keju Swiss, sungguh. Siapa di antara Anda yang akan menerima negara serupa dan kondisi serupa?" kata Abbas.
Abbas menunjukan salinan peta yang direncanakan AS untuk solusi Israel dan Palestina. Kesepakatan itu bukan kemitraan internasional, melainkan proposal dari satu negara yang didukung oleh negara lain untuk diberikan pada warga Palestina.
Abbas menolak rencana itu dan mengupayakan kembalinya negosiasi berdasarkan resolusi yang memberikan solusi dua negara berdasarkan garis perbatasan pra-1967. "AS tidak bisa menjadi satu-satunya mediator," katanya.
Penyataan itu dengan tegas menolak peran tradisional AS menjadi perantara untuk mengakhiri konflik yang terjadi antara dua negara. Abbas pun menyerukan untuk diadakannya konferensi internasional.
Jika proposal itu dijalankan, Abbas menyatakan protes keras bisa pecah. "Situasi bisa meledak setiap saat. Kita butuh harapan. Tolong jangan mengambil harapan ini dari kami," ujarnya.
Meski Abbas menduga akan terjadi protes besar untuk menentang penerapan proposal yang lebih menguntungkan Israel tersebut, Palestina tidak akan sengaja melakukannya. Dia mengatakan Palestina tidak akan menggunakan terorisme.
Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menuduh Abbas tidak realistis. Dia menyatakan perdamaian tidak mungkin dilakukan saat dia masih berkuasa.
Berbicara pada rapat umum pemilihan umum di kota Bat Yam di Israel, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak kritik yang disampaikan Abbas. Dia mengisyaratkan kemungkinan bahwa negara-negara Arab dapat mendukung rencana Trump bahkan jika Palestina tidak melakukannya.
"Ini bukan keju Swiss. Ini adalah rencana terbaik yang ada untuk Timur Tengah, untuk Timur Tengah, dan untuk Negara Israel dan juga untuk Palestina," kata Netanyahu.
Netanyahu mengatakan bahwa rencana itu mengakui kenyataan dan hak-hak rakyat Israel. Namun, dia mengklaim ada saja pihak yang menolak untuk menerima untuk pemenuhan hak-hak tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika