REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mendesak Israel tak menganeksasi Lembah Yordan. Menurutnya tindakan tersebut dapat memantik protes besar dari warga Palestina.
"Ini mungkin terjadi. Anda bisa yakin hal ini tidak akan damai," kata Borrell saat berbicara di Parlemen Eropa pada Selasa (11/2) dikutip laman Middle East Monitor.
Pada kesempatan itu, dia menegaskan kembali rencana perdamaian Timur Tengah termasuk untuk konflik Israel-Palestina yang dissusun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Selain melanggar hukum internasional, rencana tersebut berpotensi mengubur proses perdamaian kedua belah pihak.
"Proposal diajukan dua pekan lalu jelas menentang parameter yang disepakati secara internasional. Sulit untuk melihat bagaimana inisiatif ini dapat membawa kedua pihak kembali ke perundingan," ujar Borrell.
Dia mengaku telah menyampaikan pandangannya kepada AS. "Kita perlu bertanya pada diri sendiri apakah rencana ini memberikan dasar untuk kemajuan atau tidak," ucapnya.
Pada Selasa lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan penolakan atas rencana perdamaian buatan Trump di hadapan Dewan Keamanan PBB. "Rencana ini mencabut hak-hak warga Palestina, hak kami untuk menentukan nasib sendiri, bebas, dan merdeka, di negara kami sendiri," kata Abbas dikutip laman Aljazirah.
Abbas menilai rencana perdamaian Trump telah mengesahkan apa yang ilegal. Pernyataannya mengacu pada permukiman Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Pada kesempatan itu, Abbas pun menegaskan bahwa penolakan terhadap rencana perdamaian Trump tak hanya disuarakan negaranya. Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Uni Afrika, dan Uni Eropa juga bersikap sama seperti Palestina.
Kendati demikian, Abbas berpendapat perdamaian antara Israel dan Palestina masih memungkinkan dan bisa dicapai. "Kami masih berkomitmen untuk perdamaian sebagai pilihan strategis," ujarnya.
Rencana perdamaian Timur Tengah yang dirilis Trump pada 28 Januari lalu menuai banyak kritik dan protes. Dalam rencana tersebut, sangat tampak keberpihakan Trump terhadap kepentingan politik Israel terkait penyelesaian konflik dengan Palestina.
Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terbagi. Ia pun mengakui pendudukan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan. Dengan rencana tersebut, posisi Palestina kian tersisih. Palestina tak bisa lagi mengharapkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan negaranya.
Teritorial yang diinginkan Palestina yakni berdasarkan garis perbatasan 1967 juga buyar. Sebab Israel telah mencaplok sebagian Tepi Barat dan Lembah Yordan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika