REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) mengaku untuk mewujudkan akses energi di seluruh Indonesia banyak tantangan. Salah satu tantangan adalah minimnya investor yang mau membangun di daerah 3T.
Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa menjelaskan dari 2016 hingga 2019 kemarin tercatat ada 170 penyalur BBM satu harga. Sayangnya, hingga kini dirinya tak menampik masih banyak kecamatan dan daerah yang belum ada penyalur BBM.
"Salah satu tantangannya memang masih minimnya investor untuk bisa membangun SPBU di daerah terpencil," ujar Ifan di Komisi VII DPR RI, Rabu (12/2).
Ifan menjelaskan saat ini masih ada 1.600 kecamatan lagi yang belum mempunyai penyalur BBM. Ia mengatakan hal ini perlu keterlibatan Pemda dan juga investor daerah untuk bisa membangun SPBU ini.
"Sebagai Info, data yang kami sudah kordinasikan dengan Bappenas, jumlah kecamatan 3T ada 2.352, dan yang masih belum memiliki penyalur masih ada 1.600 kecamatan lagi. Ini baru tingkat kecamatan," ujar Ifan.
Lebih lanjut Ifan pun menyebut dari total 170 penyalur yang terbangun saat ini, 57 penyalur di antaranya terbangun pada tahun 2017, 74 penyalur berikutnya pada tahun 2018, sedangkan 39 penyalur pada 2019. Dengan rincian 160 lokasi oleh Pertamina, sementara sisanya 10 lokasi dikelola PT AKR Corporindo Tbk yang semuanya berada di wilayah 3T.
Selain itu, ia juga membeberkan beberapa kendala lainnya dalam melaksanakan program BBM satu harga ini. Di antaranya seperti adanya kendala faktor keamanan di beberapa lokasi khususnya di Papua.
Kemudian faktor lainnya seperti keterbatasan akses dalam melaksanakan pendistribusian BBM satu harga serta kesulitan dalam memperoleh izin pembangunan dari Pemda. "Serta sulitnya mencari investor dalam membangun penyalur pada daerah 3T, dan adanya kendala dalam menghitung formula harga BBM subsidi," ujar dia.
Di sisi lain, Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak menjelaskan pihaknya juga mempunyai program di tahun ini dengan melakukan pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) agar sampai pada lokasi yang dituju. Kalaupun ada kendala dalam penyaluran tersebut, Alfon menyebut lantaran disebabkan oleh masalah cuaca maupun letak geografis daerah yang terpencil.
"Kita tetap lakukan pengawasan agar BBM satu harga beroperasi," ujar Alfon.
Lebih lanjut menurut Alfon dari kurun waktu 2020 hingga 2024 setidaknya masih ada 330 program atau lokasi lagi yang perlu dibangun penyalur BBM Satu Harga. Adapaun dari jumlah tersebut belum memenuhi wilayah 3T.
"Namun tetap akan dilaksanakan program pembangunan sesuai dengan arahan Presiden dan Menteri," kata Alfon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika