REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas, menyatakan, pemerintah seharusnya melakukan penyelidikan dari data tahanan politik dan korban meninggal dunia Nduga. Pemerintah, kata dia, dapat membentuk komite independen untuk melakukan penyelidikan tersebut.
"Saya kira pemerintah harus melakukan penyelidikan ya, bukan kemudian meng-counter benar atau tidak. Kalau mengatakan data itu tidak benar, yang benar seperti apa," jelas Cahyo melalui sambungan telepon, Rabu (12/2).
Cahyo berpendapat, data yang diberikan tim pegiat hak asasi manusia (HAM) di Australia kepada Presiden Joko Widodo seharusnya dapat dijadikan titik tolak penyelidikan tersebut.
Data-data yang ada di sana dapat dijadikan sebagai informasi awal untuk melihat berapa jumlah tahanan politik maupun korban meninggal dunia di Nduga maupun di Papua.
"Dengan data sementara itu pemerintah harus melakukan penyelidikan secara sungguh-sungguh membentuk sebuah komite independen untuk menyelidiki apakah data itu betul atau tidak," katanya.
Komite independen bisa berisikan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah setempat. Mereka nantinya dapat bertugas untuk menginvestiasi berapa orang yang meninggal dan berapa orang yang mengungsi hingga kini.
Pada Senin (10/2) lalu, pengacara dan aktivis HAM, Veronica Koman beserta pegiat HAM lainnya di Canberra, Australia, berhasil menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Jokowi. Dokumen tersebut memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini tengah ditahan di tujuh kota di Indonesia.
"Kami juga menyerahkan nama beserta umur dari 243 korban sipil yang telah meninggal selama operasi militer di Nduga sejak Desember 2018, baik karena terbunuh oleh aparat keamanan maupun karena sakit dan kelaparan dalam pengungsian," terang Veronica.
