Rabu 12 Feb 2020 20:12 WIB

Muhammadiyah Dukung Pemerintah Perjuangkan Palestina

Muhammadiyah menekankan pentingnya dukungan lintas sektoral untuk Palestina.

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Nashih Nashrullah
Menlu Temui Ketum PP Muhammadiyah. Menlu Retno Marsudi (kiri) bersama Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saati pertemuan tertutup di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (12/2).
Foto: Wihdan Hidayat/ Republika
Menlu Temui Ketum PP Muhammadiyah. Menlu Retno Marsudi (kiri) bersama Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saati pertemuan tertutup di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (12/2).

REPUBLIKA.CO.ID, 

YOGYAKARTA – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, dan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, melakukan pertemuan tertutup membahas Palestina. Haedar menegaskan, Muhammadiyah mendukung diplomasi Indonesia menentang Deal of Century yang diusulkan Presiden AS, Donald Trump, beberapa waktu lalu.  

Baca Juga

"Muhammadiyah mendukung diplomasi dan perjuangan Pemerintah Indonesia yang gigih dijalankan Srikandi Menteri Luar Negeri kita untuk mendukung perjuangan palestina dalam menghadapi proposal Trump yang tentu tidak menguntungkan Palestina," kata Haedar di Yogyakarta, Rabu (12/2). 

Haedar berpendapat, diplomasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri RI di kancah internasional harus diberikan dorongan. Salah satu dorongan yang sangat mungkin diberikan tidak lain diplomasi yang seharusnya dapat pula dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke parlemen-parlemen internasional. 

Terlebih, dia mengingatkan, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, sudah ditunjuk sebagai Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Al Quds (Palestina). 

Menurut Haedar, institusi itu bisa dimanfaatkan sebagai saluran mendukung perjuangan Indonesia di kancah internasional . 

"Akan lain kalau DPR itu, apalagi mungkin bersama DPR menjadi MPR, memperjuangkan dan mendukung Indonesia karena perjuangan untuk Palestina itu semakin lama semakin berat, dan ini murni perjuangan diplomasi dan politik internasional yang harus kuat," ujar Haedar.  

DPR, kata Haedar, harus memperjuangkan secara proaktif artikulasi dan peran politik bebas aktif. Sebab, Indonesia sejak dulu terdepan sebagai kekuatan yang memperjuangkan politik, yang mana ini tidak cuma menyangkut umat Islam yang mayoritas karena Palestina merupakan perjuangan dunia.  "Tidak ada urusan dengan agama sebenarnya, tapi sebuah bangsa yang memerlukan kemerdekaan," kata Haedar.  

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement