REPUBLIKA.CO.ID, Sektor pariwisata Tanah Air mulai terpukul karena merebaknya penyakit yang disebabkan virus corona baru (Covid-19) yang memangkas jumlah kunjungan dari Cina. Empat daerah yang terdampak adalah Batam, Sulawesi Utara, Bali, dan DKI Jakarta. Sejumlah langkah untuk menangkal penurunan kunjungan itu kemudian disiapkan.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menyebutkan, pihaknya berkomitmen untuk mendorong kementerian dan lembaga menggiatkan rapat-rapat bisnis di daerah. Hal ini untuk menambal kekurangan kunjungan dari Cina yang menjadi andalan pemasukan sejumlah daerah.
Di sisi lain, pemerintah juga berencana memberikan insentif berupa penurunan tarif pesawat domestik. Kini, Susiwijono menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi tengah membuat kebijakan konkret mengenai jangka waktu insentif tersebut dan skemanya. "Ini menjadi faktor kunci untuk mendorong wisatawan nusantara," kata dia.
Namun, Susiwijono menekankan, pihak industri harus bisa sharing the pain alias ikut bersakit-sakit. Artinya, apabila pemerintah sudah memberikan insentif untuk tiket pesawat, penyedia hotel dan restoran juga harus mengikuti tren penurunan harga.
Susiwijono mengakui, pariwisata menjadi sektor paling terdampak dari penyebaran virus korona, khususnya ketika pemerintah memutuskan menghentikan penerbangan sementara dari dan ke Cina. Sedangkan, Cina merupakan kontributor wisatawan mancanegara (wisman) terbesar kedua ke Indonesia.
Susiwijono mencatat, dari 16,1 juta wisman ke Indonesia pada tahun lalu, sebanyak 2,07 juta di antaranya berasal dari Cina. Rata-rata pengeluaran mereka pun cenderung besar, yakni 1.385 dolar AS per orang per kunjungan. "Lebih tinggi dari rata-rata negara lain, 1.280 dolar AS per orang per kunjungan," ucapnya.
Apabila dikalikan dengan 2,07 juta wisman Cina, Susiwijono mengatakan, devisa yang hilang dalam setahun mencapai 2,87 miliar dolar AS atau sekitar Rp 40 triliun.
Dari pariwisata tersebut, efek sampingnya pun berlanjut ke sektor lain, termasuk transportasi. Susiwijono menuturkan, pihak Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II sudah menyebutkan dampaknya. "Selama winter season atau Oktober sampai Maret, potential loss kita sekitar 2,16 juta seat (kursi pesawat). Ini kalau dari Cina saja," ucap dia memerinci.
Susiwijono menyebutkan, penyebaran virus korona merupakan fokus utama pemerintah saat ini. Sebab, perkembangan kasusnya sangat luar biasa dan mengalami pertumbuhan ekstrem. Ia menyebutkan, dari 31 Januari hingga 12 Februari, jumlah masyarakat yang terinfeksi maupun korban meninggal mencapai empat kali lipat.
Turis cina di Indonesia. (ilustrasi)
Pusat ke daerah
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan memang mengharapkan pemerintah pusat lebih sering mengadakan kegiatan rapat di daerah-daerah, khususnya di kota yang terkena dampak penurunan jumlah wisatawan karena penyebaran virus korona.
Wakil Ketua Umum PHRI Maulana Yusran menyebutkan, setidaknya ada empat kota yang terdampak. Empat kota itu adalah Manado di Sulawesi Utara, Batam di Kepulauan Riau, serta Bali dan DKI Jakarta yang merupakan pusat tujuan perjalanan bisnis, termasuk untuk skala internasional.
"Kawan-kawan dari sektor industri pun sudah berbicara ada imbas ke sana," ujarnya dalam konferensi pers “Ancaman Virus Korona Bagi Ekonomi Indonesia” di Jakarta, Rabu (12/2).
Maulana menuturkan, inisiasi tersebut tidak hanya terlontar dari PHRI sebagai bagian dari industri pariwisata. Pemerintah lewat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga sempat menyampaikan rencana serupa yang kemudian disambut baik oleh industri.
Selanjutnya, Maulana menambahkan, pemerintah pusat juga perlu mempertimbangkan untuk memperluas jangkauan daerah rapat. Sebab, pemerintah pusat selama ini cenderung terfokus pada satu hingga dua daerah saja dalam memilih tempat rapat.
Penyebaran itu terutama akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah. "Pemerintah pusat harus terus bergerak (ke daerah). Jangan hanya (pemerintah) daerah yang suruh ke luar (pusat kota, ibu kota negara)," tutur Maulana.
Namun, Maulana menekankan, bukan berarti industri berharap agar pemerintah mengada-adakan rapat di daerah. Itu sama saja meningkatkan belanja pemerintah pusat secara percuma.
Pada saat yang sama, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata mengumpulkan perwakilan maskapai untuk membahas insentif yang bisa pemerintah berikan, kemarin. "Tadi ada yang minta (pengurangan) pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang dikenakan di setiap aircraft. Tapi, kita masih menimbang-nimbang apa yang akan diberikan kepada penumpang atau pesawatnya," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di kantor Kemenhub, kemarin.
Selain itu, pemerintah juga mengkaji pengurangan biaya pendaratan di bandara-bandara milik Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2. Kemudian, kemungkinan ada pengurangan sewa ruangan bandara. "Bandara, maskapai, hotel, sama-sama kasih insentif supaya orang punya keinginan berlibur," ujarnya.
Ia menekankan, kerugian yang dialami maskapai karena berhentinya penerbangan dari Cina bisa mencapai 30 persen. Sejauh ini, selain merencanakan insentif, pemerintah juga mendorong maskapai mencari rute lain untuk meraih penumpang. "Saya minta kepada Garuda (Indonesia), kepada Lion Air, untuk mencari konektivitas ke Asia Selatan," kata dia. n adinda pryanka/rahayu subekti, ed: fitriyan zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika