REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI - Juru bicara Pasukan Timur yang berafiliasi dengan Khalifa Haftar mengatakan pihaknya tidak akan mengizinkan PBB menggunakan satu-satunya bandara yang berfungsi di ibu kota Libya, Tripoli. PBB tidak diperkenankan sebab tidak dapat menjamin keamanan.
Juru bicara Angkatan Udara Ahmed Mismari menyatakan bahwa PBB harus menggunakan bandara lain seperti Misrata. Hal itu menurut mereka, karena PBB tidak dapat menjamin keamanan penerbangan ke bandara Tripoli Mitiga sebab Turki menggunakannya sebagai pangkalan.
Misi PBB ke Libya sebelumnya menuduh pasukan Haftar memblokir penerbangan yang membawa staf PBB ke Libya. Sebelumnya pada Rabu (12/2) Dewan Keamanan PBB melakukan pemungutan suara untuk mendukung gencatan senjata di Libya.
Ini merupakan rencana untuk misi pemantauan di sana. DK PBB mengatakan kepada negara-negara untuk berhenti mengirim senjata ke pengekspor minyak Afrika Utara yang dilanda perang.
Sebanyak 14 negara memilih untuk mengadopsi resolusi yang dirancang oleh Inggris dan Jerman yakni teks mengikat pertama yang diadopsi oleh DK PBB sejak pertempuran berkobar April lalu. Rusia, yang dituduh mengirim tentara bayaran ke Libya, abstain dalam pemungutan suara.
Dokumen setebal tiga halaman itu menugaskan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dengan perencanaan mekanisme pemantauan gencatan senjata yang efektif. Berarti, mekanisme tersebut yang bisa menjadi pendahulu bagi penyebaran pasukan PBB.
Berbicara atas nama negara-negara Uni Eropa menjelang pemungutan suara, Menteri Luar Negeri Belgia Philippe Goffin mengatakan dokumen itu mengirimkan pesan yang kuat dan jelas oleh masyarakat internasional kepada pihak-pihak Libya bahwa konflik di Libya harus diakhiri.
"Semua negara anggota harus menahan diri dari memperburuk konflik dan secara ketat mematuhi embargo senjata PBB. Langkah paling mendesak adalah mencapai kesepakatan tentang gencatan senjata yang abadi," kata Goffin dikutip Anadolu Agency, Kamis.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya mengatakan kepada anggota dewan setelah pemungutan suara bahwa belum jelas pasukan saingan yang bertempur dalam perang saudara multi-milisi Libya siap untuk meletakkan senjata mereka terlebih dulu. Sejak penggulingan Muammar Gaddafi pada 2011, dua kursi kekuasaan telah muncul di Libya.
Satu di timur didukung oleh Mesir, Uni Emirat Arab, Rusia dan lainnya. Satu lagi di ibu kota Libya, Tripoli, di barat yang mendapatkan pengakuan PBB.
Komandan militer Renegade, Tentara Nasional Libya (LNA) Khalifa Haftar, yang berbasis di timur, melancarkan serangan untuk merebut Tripoli April lalu. Serangan itu menyebabkan kekacauan dan pertumpahan darah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika