REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut rencana pengembangan Benoa Maritime Tourism Hub (BMTH) tidak bisa hanya dilakukan Kementerian BUMN seorang diri, melainkan adanya kerja sama dengan kementerian lain. Hal tersebut ditegaskannya dalam rapat koordinasi (rakor) rencana pengembangan BMTH di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat (14/2).

"Alhamdulillah ide dari rakor ini disambut baik, tidak hanya empat menteri yang hadir tapi juga Menteri Keuangan dan lain-lain, karena ini memang sebuah formula baru yang kita temukan bersama-sama dan mencerminkan kabinet Indonesia maju merupakan kabinet yang kompak dan konkret," ujar Erick usai meninjau pengembangan Bali Cruise Terminal di Pelabuhan Benoa, Bali, Jumat (14/2).

Rakor ini dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnutama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Gubernur Bali Wayan Koster, Dirut Pelindo III Doso Agung, dan sejumlah dirut BUMN.

Erick menyebut rakor ini juga menjadi bagian dari profesionalisme dan transparansi untuk proyek strategis dengan membuka secara lebar rencana pengembangan BMTH dengan melibatkan Komisi VI DPR dan kementerian/lembaga terkait sejak awal. "Kita ingin memastikan agar ekosistem pembangunan strategis ini berdampak juga pada masyarakat dan ekonomi," ucap Erick.

Erick mengatakan rakor ini juga menjadi upaya pemerintah dalam mengantisipasi dampak virus corona yang memukul sektor pariwisata Indonesia. Ia menilai Bali sebagai jantung industri pariwisata nasional perlu mendapatkan akselerasi infrastruktur pendukung agar bisa semakin menarik kunjungan wisatawan.

"Bali yang merupakan jantung pariwisata terus diakselerasi karena terlepas adanya Korona ini kesempatan kita membangun infrastruktur dan pada saat yang tepat, kita sudah siap," kata Erick.

Erick menyampaikan pengembangan BMTH menelan dana investasi sebesar Rp 5,3 triliun, dengan rincian Rp 4,2 triliun dari arus kas Pelindo III dan BUMN lain, serta sisanya berasal dari penanaman modal negara (PMN).

Erick menyebut PMN ini bukan masuk ke dalam proyek pembangunan, melainkan untuk pengerukan wilayah sekitarnya yang memang secara undang-undang sebagai tugas negara.

"Karena itu tadi rapat dengan Komisi VI jelas dan itu hal positif yang mereka dukung dan seluruh kementerian yang hadir, melihat ini proyek vital yang harus didukung," ungkap Erick.

Erick optimistis kehadiran BMTH akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, Erick memberi prirotas terhadap pemberdayaan terhadap pengusaha lokal dan produk lokal.

"Kita tidak mau di ring satu ada merek asing, bukan kita anti asing, tapi bagaimana memastikan industri pariwisata, kreatif, makanan dan minuman yang lokal ini bisa tumbuh," kata Erick menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika