REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead melaporkan perkembangan capaian restorasi lahan gambut kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Jumat (14/2). Nazir mengungkap, BRG masih mengejar 120 ribu hektar direstorasi tahun ini.
Jumlah ini merupakan sisa dari capaian restorasi gambut di area nonkonsesi seluas 787.000 hektar hingga akhir 2019 dari 900 ribu hektar lahan nonkonsesi.
"Yang di luar konsesi 900rb itu, kita telah membangun bersama mitra tentu 21 ribu lebih, unit pembahasan gambut, infrastruktur pembahasan gambut. Diperkirakan cakupan luasnya, perkiraan kita sekitar 780 ribu sampai 2019 akhir. Jadi masih ada 120 ribuan yang (belum restorasi)," ujar Nazir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (14/2).
Sedangkan Nazir mengungkap, BRG secara keseluruhan menargetkan prioritas restorasi lahan gambut sebanyak 2,6 juta hektar. Jumlah itu terdiri dari 900 ribu hektar nonkonsesi dan 1,7 juta lahan konsesi.
Untuk 1,7 juta lahan konsesi, Nazir mengatakan diantaranya ada perusahaan sawit sebanyak 555 ribu hektar. Menurutnya, BRG dan juga Kementerian Pertanian dan pakar gambut telah memberikan bimbingan dan supervisi kepada lebih dari 90 perusahaan.
"Dengan luas di gambutnya sekitar 399 ribu dari 555 ribu, masih utang 150 ribuan. Sisanya 1,2 juta hektar sekian disupervisi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," katanya.
Nazir melanjutkan, upaya restorasi lahan gambut harus terus berlanjut dan membutuhkan waktu panjang. Hal ini juga bagian upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di musim kemarau.
Apalagi di beberapa wilayah lahan gambut, mulai kering pada Februari mendatang.
"Di Riau memang Februari sudah kering, di beberapa tempat, dan kering sampai bulan April. Jadi memang kita harus mengeluarkan patroli untuk pencegahan kebakaran," katanya.