REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Indobarometer merilis hasil survei mereka terhadap kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja presiden dan wakil presiden serta kabinet Indonesia Maju. Hasil survei yang dilakukan mendapati bahwa kepuasan publik terhadap kinerja wakil presiden masih berada di bawah 50 persen.
Sebesar 43,7 persen publik mengaku cukup puas dan 5,9 persen sanhat puas dengan kinerja wakil presiden Ma'ruf Amin. Sedangkan 32,7 persen mengkau kurang puas dan 4,8 persen tidak puas sama sekali. Sementara 12,9 persen merespons tidak menjawab atau tidak tahu.
Survei juga mendapati bahwa kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari Presiden Joko Widodo sebesar 54,3 persen. Sedangkan 33,8 persen mengkau kurang puas dan lima persen memilih tidak menjawab atau tidak tahu.
Direktur Indobaromater M Qodari menilai wajar adanya selisih perbedaan antara presiden dan wakil presiden dalam tingkat kepuasan masyarakat. Dia mengatakan, posisi presiden yang biasanya lebih menonjol menjadi salah satu penyebab adanya perbedaan tersebut.
"Pasti memang jomplang antara presiden dan wakil presiden dan biasanya wakil presiden memang lebih rendah, tapi biasanya nggak jauh, tapi ini jauh ya," kata M Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Ahad (16/2).
Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepuasan Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga masih di bawah Wakil Presiden sebelumnya Jusuf Kalla (JK). Dalam survei yang dilakukan Indobarometer 15 hingga 25 Maret 2015, sebesar 51,3 persen publik mengaku cukup puas dengan kinerja wakil kepala pemerintahan.
Sebesar dua persen mengaku sangat puas. Sementara 34,7 persen menyatakan kurang puas dan 4,1 persen tidak puas sama sekali dengna minerja wakil presidrn saat itu. Sedangkan 7,9 persen respon menjawab tidak tahu.
Survei dilakukan pada 9 hingga 15 Januari 2020. Responden diambil dari 34 provinsi secara nasional. Jumlah responden sebanyan 1200 orang dengnan margin of eror 2,83 perseb pada tingkat keeprcayaan 95 persen.
Metode penarikan sampel menggunakan multistage random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuisoner.
Rokhmin Dahuri (dok. pribadi)
Menanggapi hasil survei, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rokhmin Dahuri menilai kurang pas jika 100 hari dijadikan patokan untuk menilai kinerja pemerintahan. Memurutnya, kinerja pemerintah seharusnya dilihat berdasarkan kebijakan serta program yang dikeluarkan dan manfaatnya bagi publik.
Dia menegaskan kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat ini sudah sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Dia mengatakan, kabinet saat ini juga berbeda dengns kabinet pemerintahan sebelumnya dari berpaku pada kerja menjadi kemajuan bagi negara.
"Jadi kalau saya lihat pemerintahan presiden dan wakil presiden saat ini sudah on the track," katanya.
Ledia Hanifa Amaliah. (dok. DPR RI)
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amalia menilai yang terpenting dari 100 hari pemerintahan adalah apakah kebijakan yang dikeluarkan pemeritnah sudah terkena atau belum ke masyarakat. Dia mencatat, masih ada sejumlah masalah yang perlu diperhatikan semisal ekonomi hingga BPJS dna oenurunan daya beli masyarakat.
"Misalnya, BPJS dinaikan sehingga ini banyak yang turun ke kelas III, padahal ini masalah mis-manajemen tapi malah dibebankan ke masyarakat, itu pemerintah tega juga ke masyarakat artinya kan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika