Senin 17 Feb 2020 13:48 WIB

Sensus Penduduk Dimulai, Pemkot Serang Siapkan WA Center

Pemkot menyediakan pusat informasi memudahkan warga dalam sensus penduduk online.

Rep: Alkhaledi Kurnialam/ Red: Gita Amanda
Sensus Penduduk 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) akan merekrut 390 ribu petugas untuk mendukung sensus penduduk 2020.
Foto: ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Sensus Penduduk 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) akan merekrut 390 ribu petugas untuk mendukung sensus penduduk 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyediakan pusat informasi khusus untuk memudahkan warganya dalam pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) online yang telah dimulai sejak Sabtu (15/2). Warga bisa menghubungi pusat informasi melalui aplikasi Whatsapp (WA) Center di kontak 087736732020.

Kepala BPS Kota Serang Dadang Ahdiat menyebut SP online ini dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan mengakses situs sensus.bps.go.id. Untuk itu, jika masyarakat merasa ada hal-hal yang menyulitkan bisa menghubungi WA center tersebut.

Baca Juga

"Sensus penduduk online ini pendataan secara mandiri oleh masyarakat dengan harapan dengan kesadarannya untuk mengakses dan mengisi data-data di website sensus.bps.go.id. Jadi ada sekitar satu setengah bulan sampai 31 Maret untuk mengisi data-datanya dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan ke WA center kita," jelas Dadang Ahdiat, Senin (17/2).

Menurutnya, program sensus ini bertujuan untuk menyatukan data kependudukan yang selama ini berbeda-beda hasilnya di setiap lembaga negara. Karenanya, masyarakat diminta untuk berpartisipasi secara aktif dan mendukung program pemerintah yang pelaksanaannya disebutnya sangat mudah.

Bilapun nantinya ada masyarakat yang tetap merasa kesulitan atau ternyata masih banyak warga Kota Serang yang tidak melakukan sensus, pihaknya akan menyebar petugas sensus pada tanggal 1 hingga 31 Juli 2020. Sebanyak 730 petugas sudah disiapkan oleh BPS Kota Serang untuk melaksanakan sensus secara door to door di wilayah yang minim pelaksanaan sensus.

"Sensus penduduk ini berlangsung secara dua tahap, yaitu secara online pada 2020 dan dengan metode wawancara pada 2021. Jadi kalau saat pelaksanaan sensus online ini dirasa belum lengkap, Juli akan didatangi petugas kami yang jumlahnya 730 orang secara door to door. Misalnya ada yang memang tidak punya handphone, atau sinyalnya jelek akan kita bantu dengan gadget dari petugas," katanya.

Untuk menyukseskan sensus online ini juga, Pemkot akan menggelar rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam) untuk memberikan sosialisasi kepada para lurah terkait sensus penduduk ini. "Akan kita bantu juga dengan rakorcam dengan mengumpulkan lurah-lurah untuk sosialisasi sensus penduduk. Pokoknya mudah untuk sensus ini, ketika lakukan SP online yang harus disiapkan cuman kartu keluarga (KK), KTP, surat nikah atau surat cerai," ujarnya.

Adapun Wali Kota Serang Syafrudin mengingatkan agar setiap elemen masyarakat untuk tidak main-main dengan melakukan program sensus penduduk ini. Warga hingga setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di organisasi perangkat daerah juga diharapnya untuk mendukung program sensus.

"Ini program pemerintah pusat dan saya himbau para kepala OPD terutama Disdukcapil, kelurahan dan kecamatan untuk membantu menyukseskan sensus penduduk di Kota Serang. Semuanya agar serius, jangan main-main karena sensus penduduk ini untuk mencari data yang akurat terkait kependudukan," jelas Syafrudin.

Syafrudin juga berharap agar maayarakat tidak menyulitkan para petugas dan memberikan data sebenarnya dalam pelaksanaan sensus. "Saya meminta masyarakat Kota Sedang untuk jangan dipersulit apabila ad oetugas sari BPS yang datang ke rumah, baik untuk sensus yang online atau wawancara agar data yang dihasilkan ini akurat," ujarnya.

Menurutnya, sensus ini juga akan sangat berpengaruh dalam kebijakan pembangunan daerahnya karena akan terlihat data sebaran penduduk yang sebenarnya. Hal ini karena selama ini belum ada data akurat terkait kependudukan yang dimiliki pihaknya.

"Seperti penduduk di Kecamatan Serang ini kan jumlahnya lebih banyak, ini juga menentukan kebijakan pemerintah kota terutama di sana APBD kelurahan yang lima persen kan penentuannya di data penduduk," jelasnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement