REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) meminta pemerintah menambah kuota pembiayaan rumah subsidi hingga dua kali lipat dari yang dianggarkan pada 2020. Saat ini, pemerintah menganggarkan pembiayaan rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sekitar 110 ribu unit rumah.
Direktur Keuangan BTN Nixon Napitupulu mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan ke pemerintah. Nantinya pembiayaan rumah bersubsidi tetap menggunakan anggaran pemerintah.
"Kami memang sedang dan akan menjajaki kemungkinan adanya kuota tambahan. Kalau bisa double lebih baik. Mekanismenya belum tau karena baru usulan, pasti banyak hitungan pemerintah dan prosesnya juga tidak gampang," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Senin (17/2).
Menurutnya penambahan kuota pembiayaan rumah subsidi dapat mempercepat pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah.
"Kami yakin pasti akan ada kebijakan baru, tetapi untuk tambahannya kami belum tahu. Kalau dari kami usulannya minta tambahannya kalau bisa double dari yang sudah dialokasikan, kalau bisa sampai 300 ribu unit,” ungkapnya.
Hingga saat ini, Nixon menyebutkan ada 271 ribu unit rumah yang sudah terbangun dan siap dijual. Hanya saja, masih memerlukan tambahan kuota agar bisa terserap secara optimal oleh masyarakat.
"Diharapkan pemerintah bisa mengeluarkan total kuota pembiayaan rumah bersubsidi sebanyak rumah yang sudah terbangun agar bisa segera dijual," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika