REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mulai mencari cara agar pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja bisa berjalan mulus. Apalagi, gelombang penolakan mulai mengalir khususnya dari kalangan buruh yang menilai rancangan UU baru ini justru merugikan mereka.

Salah satu cara yang akan digencarkan pemerintah adalah sosialisasi poin-poin Omnibus Law Cipta Kerja ke masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, sosialisasi akan dilakukan ke berbagai kota melalui para menteri yang melakukan kunjungan kerja.

"Masing-masing menteri per sektor akan ikut dalam sosialisasi. Dan di setiap berbagai daerah menteri-menteri akan turun, sesuai sektornya masing masing," ujar Airlangga usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (18/2).

Sosialisasi, jelas Airlangga, juga termasuk menjaring masukan dari masyarakat. Menurutnya, penyampaian masukan pun bisa dilakukan lewat wakil rakyat di DPR yang juga berjalan paralel dalam melakukan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja.

"Sosialiasi agar materi UU diketahui publik. Sekarang kan, di DPR sudah ada, di website DPR, di kementerian sudah ada, beberapa media juga sudah dimasukkan. Materinya sudah terbuka untuk publik," kata Airlangga.

Selain menyasar masyarakat umum, langkah sosialisasi juga dilakukan dengan menggandeng serikat dan konfederasi pekerja serta buruh. Dialog, jelas Airlangga, terus dilakukan bersama para pekerja dan buruh agar Omnibus Law Cipta Kerja benar-benar menampung aspirasi mereka.

"Ditambah lagi nanti ada pembicaraan di daerah daerah. Jakarta, Surabaya, Bandung, Serang, Makassar, Papua, Palembang. Antara lain itu kota-kota yang akan diadakan sosialisasi," jelas Airlangga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika