REPUBLIKA.CO.ID, oleh Zuli Istiqomah
Puluhan petani di Desa Depok, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta terpaksa berhenti bertani. Sebab, areal sawah yang selama ini dimiliki dan digarapnya terdampak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Para petani ini menuntut ganti rugi kepada pelaksana proyek kereta cepat tersebut. Mereka kehilangan penghasilan karena tidak bisa bertani akibat lahannya yang tertimbun material proyek kereta cepat.
Tita (50) mengaku terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari selama tidak bertani. Padahal sawah miliknya menjadi satu-satunya sumber penghasilan untuk membiayai lima anaknya.
“Biasanya dapat dua ton gabah kering dari sawah sekitar 4.000 meteran. Tapi sekarang banyak utang buat beli beras sehari-hari,” kata Tita ditemui di lokasi, Rabu (19/2).
Tita mengatakan sejak tahun lalu pelaksana proyek tidak memberikan ganti rugi apapun. Padahal seharusnya para petani yang terdampak sudah bisa tiga kali panen.
Menurutnya, pengelola hanya menawarkan untuk lahan tersebut disewa selama tiga tahun. Namun petani menuntut diganti karena lahan yang sudah rusak akibat timbunan tanah material proyek kereta cepat.
“Waktu itu ditawari disewa tapi tanahnya dirusak tak bisa ditanami lagi. Sewa Rp 50.000 per meter selama tiga tahun. Sebelum ada kesepakatan juga sudah diurug, saluran air tertutup,” tuturnya.
Ia mengatakan warga tak kunjung mendapat kepastian mengenai ganti rugi. Bahkan Selasa (18/2) kemarin, warga juga menggelar aksi demo untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami petani.
Salah seorang petani lainnya, Roni (55) mengatakan sawahnya seluas 5.000 meter menjadi salah satu yang terdampak. Timbunan tanah dari proyek kereta cepat menutupi areal sawah yang selama ini digarapnya.
“Sumber airnya juga tertutup tanah, lahannya juga. Jadi tidak bisa bertani,” kata Roni.
Roni mengatakan kondisi seperti ini sudah terjadi sejak tahun lalu. Ia bahkan tak bisa menanam padi sejak Agustus lalu hingga saat ini.
Foto udara suasana SMPN 1 Ngamprah yang berdekatan dengan proyek kereta cepat di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (7/11).
“Biasanya sekali panen gabah basah bisa tiga ton. Tapi ini tidak tanam dari Agustus sudah mau tiga kali musim panen,” ujarnya.
Ia menuntut pelaksana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini bisa bertanggungjawab atas kerugian yang dialaminya. Selama tidak bisa bertanam, ia pun otomatis kehilangan sumber penghasilan yang hanya didapatkannya dari bertani.
Ia mengaku masih memiliki anak yang dibiayai bersekolah. Selama tidak bertani, ia pun harus memutar otak untuk mencari penghasilan lain hingga meminjam untuk memenuhi kebutuhan.
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum bersama Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika meninjau lokasi terdampaknya areal persawahan, Rabu (19/2). Pemerintah provinsi dan kabupaten pun meminta segera ada solusi yang diberikan kepada para petani yanh terdampak.
Wagub Uu mendorong pelaksana proyek segera berkomunikasi dengan warga untuk merundingkan solusi terbaik. Sebab, warga juga merasa dirugikan karena tidak bisa bertani selama beberapa bulan.
“Nanti akan dirapatkan bagaimana baiknya. Karena sekarang yang hadir dari WIKA bukan pemegang kebijakan. Keinginan masyarakat oleh petugas sudah didengar mungkin akan diselesaikan,” kata Uu kepada wartawan.
Uu menuturkan sudah mendengar keluhan masyarakat yang terdampak proyek nasional ini. Karenanya ia hadir untuk mengecek langsung dan memfasilitasi agar pelaksana proyek dan masyarakat bersama pemerintah kabupaten bisa segera mencari solusi bersama. Seperti halnya banjir di Kabupaten Bandung Barat beberapa waktu lalu yang dinilai disebabkan proyek kereta cepat juga langsung mendapatkan solusi.
Ia mengakui kereta cepat merupakan proyek nasional yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Karenanya harus didukung oleh seluruh masyarakat khususnya warga Jawa Barat. Namun ia berharap ke depannya proyek nasional ini bisa terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat terutama yang terdampak.
“Harapan kami titik-titik yang akan dibangun atau dilewati setelah dibebaskan oleh perusahaan sudah ada penlok dari pemerintah, sekitarnya harus benar-benar dibangun komunikasinya karena akan terdampak. Harapan kami tidak ada dampak negatif yang menyengsarakan rakyat dari proyek ini,” tuturnya.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan ada sejumlah fasilitas yang terdampak dari proyek kereta cepat di wilayah Purwakarta. Untuk berkaitan dengan fasilitas umum milik pemerintah daerah, pihaknya dengan PT KCIC sudah menjalin MoU untuk penggantian yang terdampak.
Namun, kata Anne, untuk areal sawah di Desa Depok diakuinya tidak diakomodir dalam perjanjian dengan pemerintah daerah. Sebab, lahan ini merupakan milik pribadi perserorangan.
“Mereka ingin langsung dengan masyarakat karena ini milik pribadi-pribadi. Ya kita biarkan. Tidak kita ikat dalam bentuk MoU berkas. Kita juga menyesalkan hal itu. Ternyata setelah perjalannya dari bulan Desember sampai sekarang komitmen mereka yang disampaikan ke pemerintah daerah melalui Pak Sekda itu belum juga direalisasikan,” tutur Anne.
Anne meminta pihak yang bersangkutan untuk dapat segera memberikan solusi kepada warganya yang terdampak. Sehingga warganya tidak merasa proyek nasional ini memberikan kerugian.
“Masyarakat yang merasa terugikan harus ada ganti rugi. Apa yang tadi sudah disampaikan itu tiga musim (tidak tanam) itu harus dipertimbangkan,” tegasnya.
Humas WIKA Section 3 Suswono Supardi mengatakan akan segera mencari solusi atas tuntutan warga tersebut. ”Ini akan kita selesaikan,” kata Suswono.
Ia menjelaskan sebelumnya sudah menawarkan ganti rugi kepada warga berupa penyewaan lahan yang terdampak proyek. Pihaknya juga sudah menggelar negosisasi dengan para petani.
Bahkan menurut dia, pihaknya sudah menjanjikan membuat saluran irigasi yang baru untuk pengairan sawah di lokasi. Namun warga masih ada yang merasa tidak puas dengan kebijakan PT KCIC selaku konsorsium.
“Jadi ini sebetulnya kita mau bayar satu tahun karena KCIC ini kan setujunya cuma satu tahun. Bayar sewa. Karena kalau sawah ini kan akan kita buatkan irigasinya nanti. Dari pihak sini maunya dua tahun. Kebijakan seperti itu. Akhirnya setahun setengah. Cuma mereka bilangnya bayarnya lambat,” tuturnya.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ditargetkan beroperasional pada 2021. Hingga akhir tahun lalu pengerjaan proyek kereta cepat dikatakan telah mencapai 50 persen.
Proyek ini dibangun oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan konsorsium BUMN Indonesia dengan konsorsium China Railways. Presiden Joko Widodo pertama kali melakukan groundbreaking proyek pada tahun 2016.
Rencananya kereta akan melaju di jalur sepanjang 142,3 km. Nantinya akan ada empat stasiun yaitu di Halim, Karawang, Walini dan Tegalluar Bandung.
Sebagian jalur kereta akan dibangun melayang, sederet dengan Tol Layang Japek. Panjang jalur yang melayang adalah 80 km. Sisanya digarap di atas tanah dengan sebagian melalui terowongan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika