Kemensos akan Tingkatkan 10 Kali Lipat Bantuan Kewirausahaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial RI Juliari P Batubara berkomitmen untuk tidak memelihara kemiskinan. Tahun ini ada tiga program pemberdayaan sosial yang menjadi fokus perhatian, termasuk kewirausahaan sosial yang bantuannya akan ditingkatkan 10 kali lipat.

Penerima bantuan Kewirausahaan Sosial didasarkan atas data Program Keluarga Harapan (PKH) yang saat ini berjumlah 10 juta atau 18 persen dari komplementaritas program Kemensos. Anggaran untuk Kewirausahaan Sosial ini, sementara per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima Rp 3,5 juta, atau total sekitar Rp 50 miliar.

“Pagu kami kurang lebih untuk 16 ribu KPM. Nantinya, bantuan kewirausahaan akan diberikan kepada mereka yang belum punya usaha, dan tentunya yang belum terakses dengan kredit,” kata Mensos Juliari, saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2020, di Jakarta, Rabu (19/2).

Jumlah KPM untuk Kewirausahaan Sosial ini juga dikatakan akan bertambah. Sebab, Kementerian Sosial berkomitmen tidak akan memelihara kemiskinan. Kementerian Sosial menurut Mensos Juliari akan lebih agresif lagi melakukan kegiatan-kegiatan dan program-program yang sifatnya pemberdayaan. Mensos Juliari juga memastikan, arah kebijakan kementerian untuk terus mengurangi populasi penduduk pra-sejahtera.

“Kita terus memperkuat dan meningkatkan jangkauan program pemberdayaan sosial. Perubahan strategi ini telah mendapatkan dukungan penuh dari Presiden,” kata Mensos.

Turut hadir dalam kegiatan ini: Inspektur Jenderal, Staf Khusus Menteri Erwin Tobing, Tenaga Ahli Menteri Angga, Staf Ahli Menteri Bidang Dinamika Sosial dan Aksesibilitas Sosial Asep Sasa, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Kepala BP3S, Kepala Biro Humas, serta pejabat Eselon 2 di lingkungan Ditjen Pemberdayaan Sosial.

Dalam kesempatan sama, Dirjen Pemberdayaan Sosial Pepen Nazaruddin menyatakan Program Kewirausahan menjadi prioritas kerja tahun 2020. “Kewirausahaan Sosial merupakan program baru karena Pak Menteri Sosial mau meningkatkan lebih ke pemberdayaan. Bukan menomorduakan bantuan sosial, itu tetap ada. Tapi, dilanjutkan dengan pemberdayaan sosial,” kata Pepen dalam siaran persnya.

Rencana tersebut terus digodok lantaran setiap wilayah membutuhkan biaya berbeda. Kemensos masih membahas indeks, atau rata-rata biaya pengembangan usaha para KPM. "Tahun ini sebenarnya kita sudah jalan 1.400 KPM untuk Program Kewirausahaan. Tapi, karena Pak Menteri ingin menambahkan, jadi kami genjot lagi,” kata Pepen.

Selain Program Kewirausahaan, Direktorat Pemberdayaan Sosial tahun 2020 ini juga memiliki program lain yaitu investasi usaha kecil dan program terkait program potensi sumber yang menyangkut pembinaan masyarakat. Kemensos juga memperkuaat pengembangan dan keberlanjutan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di daerah masing-masing.Selain SLRT, dan Kewirausahaan Sosial, Kemensos juga memperkuat program Komunitas Adat Terpencil (KAT).

“Kemensos terus memperkuat agenda pemberdayaan sosial, di samping tetap menjaga kelanjutan program bantuan sosial,” kata Pepen.

Rakor Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2020 bertujuan menyatukan arah dan tindakan dalam penyelenggaraan program pemberdayaan sosial baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pada pembukaan Rakor Pemberdayaan Sosial, Kemensos juga melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melakukan penandatanganan MoU dengan empat perguruan tinggi, di antaranya Universitas Padjajaran, Universitas Negeri Jember, Universitas Negeri Jambi, dan Politeknik Negeri Semarang. Penandatanganan MoU dilakukan Dirjen Pemberdayaan Sosial dengan masing-masing Rektor dan Direktur disaksikan Menteri Sosial, Juliari P Batubara.