Sabtu 22 Feb 2020 03:09 WIB

Stimulus Belanja Perkuat Ekonomi Masyarakat dari Tekanan

Stimulus terutama diharapkan bisa mejaga daya beli masyarakat golongan bawah.

Pedagang menunggu calon pembeli di lapaknya Pasar Wetan, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (18/2/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah melalui APBN melakukan kebijakan stimulus melalui percepatan belanja yang mendorong padat karya dan stimulus belanja.
Foto: Antara/Adeng Bustomi
Pedagang menunggu calon pembeli di lapaknya Pasar Wetan, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (18/2/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah melalui APBN melakukan kebijakan stimulus melalui percepatan belanja yang mendorong padat karya dan stimulus belanja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economic (Core) Muhammad Faisal mengatakan kebijakan stimulus belanja pemerintah diharapkan memperkuat ekonomi. Ini diharapkan bisa memperkuat ekonomi, khususnya masyarakat miskin dari tekanan ekonomi global. 

"Itu dibutuhkan untuk menjaga daya beli masyarakat golongan bawah agar mereka tidak jatuh lebih dalam akibat tekanan ekonomi global," katanya, Jumat (21/2).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga berkontribusi 56 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) kuartal I 2019 yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meski begitu, Faisal berharap bantuan utama yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin adalah tersedianya lapangan pekerjaan sehingga memberikan pendapatan berkelanjutan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah melalui APBN melakukan kebijakan stimulus. Stimulus yang dilakukan melalui percepatan belanja yang mendorong padat karya dan stimulus belanja.

Percepatan belanja yang mendorong padat karya di antaranya dilakukan melalui percepatan pencairan Belanja Modal dan Bantuan Sosial.

Untuk stimulus belanja di antaranya dilakukan melalui kartu sembako yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, kartu pra kerja yang ditujukan bagi pencari kerja. 

Untuk program kartu pra kerja, pemerintah rencananya menggelontorkan anggaran Rp 10 triliun yang menyasar sekitar dua juga peserta pencari kerja atau sumber daya manusia yang ingin meningkatkan keahlian. Dengan adanya pelatihan program pra kerja itu, diharapkan pencari kerja dibekali keahlian agar siap diserap dunia kerja.

Sementara itu, untuk realisasi belanja, Kementerian Keuangan mencatat sampai dengan akhir Januari 2020 mencapai Rp 139,83 triliun. Nilai ini terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 71,44 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 68,39 triliun.

Realisasi belanja modal hingga Januari 2020 mencapai Rp 1,86 triliun, penyaluran Program Keluarga Harapan hingga akhir Januari 2020 telah menjangkau 9,02 juta rumah tangga sasaran dengan dana yang disalurkan Rp 7,06 triliun. Program Kartu Sembako juga telah disalurkan kepada 15,05 juta rumah tangga dengan dana yang tersalurkan sebesar Rp 1,80 triliun.

Selain itu, program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah disalurkan kepada 2.382 mahasiswa dan 66.952 siswa dengan alokasi dana sebesar Rp 100,3 miliar. Di bidang kesehatan, penyaluran Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) yang menjangkau 96,0 juta jiwa dengan dana yang disalurkan Rp 4,03 triliun.

Selanjutnya untuk bidang infrastrukur, hingga Januari 2020 sudah terbangun 14,54 km jalan dengan alokasi dana sebesar Rp 22,8 miliar dan pembangunan jembatan sepanjang 9,3 meter. Selain itu terdapat realisasi dana pembangunan bendungan yang sudah mencapai Rp 1,27 triliun hingga akhir Januari 2020.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement