REPUBLIKA.CO.ID, BIREUEN -- Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan pertamanya ke Aceh pasca-Pemilu 2019. Dalam kunjungannya, Jokowi menegaskan dirinya menghargai hak politik yang telah disalurkan masyarakat Aceh pada Pilpres 2019 lalu.
Ia meminta masyarakat Aceh tidak khawatir tidak diperhatikan pemerintah pusat. Dalam Pilpres 2019 lalu, perolehan suara Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin hanya meraih 404 ribu suara di Provinsi Aceh. Padahal, Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berhasil mengamankan lebih dari 2 juta suara.
"Saya sangat menghargai hak-hak politik yang telah dikerjakan seluruh masyarakat Aceh. Saya sangat menghargai, jangan salah pengertian,'waduh jangan-jangan nanti kalau sudah jadi presiden nggak pernah ke Aceh lagi'," tutur Jokowi disambut tawa peserta Kenduri Kebangsaan di Bireuen, Aceh, Sabtu (22/2).
Jokowi menegaskan, pandangan bahwa dirinya tak akan ke Aceh karena kekalahannya di Aceh pada Pilpres 2019 merupakan kekeliruan besar. Presiden yang telah menjabat dua periode ini mengaku menghargai hak politik masyarakat di provinsi manapun di seluruh Tanah Air. Ia mengatakan, Pemilu 2019 telah usai, kini saatnya seluruh rakyat Indonesia berkonsentrasi untuk membangun Indonesia.
Termasuk Provinsi Aceh yang dinilainya memiliki potensi besar. Aceh, kata Jokowi, memiliki modal besar untuk maju karena memiliki modal sumber daya alam dan sumber daya manusia. "Saya tahu karena saya pada (tahun) '86, 87, dan' 88 berada di Lhokseumawe," ujarnya.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai pascapilpres yang lalu, ada sedikit salah pengertian antara masyarakat Aceh dan Jokowi. Namun, kehadiran Jokowi di Aceh membuktikan bahwa mantan gubernur DKI Jakarta itu bukan milik sebagian kelompok.
"Jokowi miliknya Aceh dan miliknya Indonesia," ujar Paloh yang juga tokoh masyarakat Aceh tersebut.
Paloh menambahkan, bukan sekadar kunjungan dan menemui rakyat Aceh, Presiden juga memberi bantuan konkrit kepada masyarakat Aceh. Misalnya dengan merealisasikan sejumlah infrastruktur seperti jalan tol dan jalan penghubung di Provinsi Aceh. "Itu membesarkan hati kita (masyarakat Aceh)," ujar Paloh.