REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga survei Median merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa 55,4 persen responden mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Survei juga menunjukan responden menilai pemerintahan Jokowi berhasil dalam bidang pembangunan infrastruktur.
"Ada 55,4 persen responden yang merasa puas terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun di Jakarta, Senin (24/2).
Dalam hasil survei yang dirilis di kawasan Cikini, Jakarta Pusat itu, diketahui bahwa 48,4 persen responden mengaku puas, sementara 7 persen responden mengaku sangat puas. Sedangkan 31,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Terdapat pula 3,9 persen responden mengaku sangat tidak puas. Sementara 9,2 persen lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Dalam kesempatan itu, Rico juga menyampaikan hasil survei mengenai sejumlah bidang yang dipersepsikan berhasil dikerjakan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, yakni bidang infrastruktur (24,2 persen), kesehatan (3,2 persen), pendidikan (2,5 persen), dana desa (2,4 persen), dan bantuan rakyat miskin (2,3 persen).
"Jadi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf paling besar dipersepsikan berhasil dalam bidang infrastruktur," kata Rico.
Sementara bidang-bidang yang dipersepsikan kurang berhasil dikerjakan oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf antara lain ekonomi dan kesejahteraan (22,9 persen), bantuan tidak tepat sasaran (4,8 persen), korupsi (4,2 persen), dan pelayanan publik (2,7 persen).
Dalam kesempatan tersebut, Median juga merilis hasil survei mengenai kualitas demokrasi di Indonesia. Sebanyak 28 persen responden menganggap kualitas demokrasi saat ini berjalan baik. Sementara 25,3 persen menilai kualitas demokrasi tidak baik. Adapun 46,7 persen responden tidak menjawab.
Dari hasil survei itu diketahui terdapat tiga besar alasan publik menilai bahwa kualitas demokrasi berjalan baik, yakni pelaksanaan pemilihan umum secara langsung (34,6 persen), adanya kebebasan berpendapat (8,1 persen), dan rakyat semakin cerdas (4,8 persen).
Sementara itu, diperoleh pula tiga besar alasan publik menilai demokrasi tidak berjalan baik, yaitu korupsi semakin besar (30,4 persen), demokrasi yang gaduh (24,2 persen), dan kebebasan berpendapat berkurang (10,1 persen).
Survei Median dilakukan terhadap seluruh warga negara yang telah memiliki hak pilih dengan sampel 1.200 responden, margin of error sebesar +/- 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun sampel dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender. Survei dilakukan pada pekan pertama dan kedua Februari 2020.
Ikuti Whatsapp Channel Republika